Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto meminta para pembantunya, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, mendorong reformasi fiskal dan mengendalikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam rapat terbatas di Jakarta, Selasa malam.
“Dalam rapat intensif tersebut, Kepala Negara mendapat laporan perkembangan pembahasan APBN di DPR yang sedang berlangsung,” kata Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya di Jakarta, Rabu.
Pembahasan APBN berlangsung usai rapat optimalisasi kawasan ekonomi khusus di Istana Kepresidenan.
Menurut Wijaya, Presiden Prabowo memberikan instruksi yang komprehensif dan strategis kepada para menterinya untuk menjaga kekuatan fiskal Indonesia.
Ia menekankan pentingnya memastikan APBN berfungsi sebagai alat yang efektif untuk merangsang dan menopang pertumbuhan ekonomi nasional.
Presiden juga menegaskan kembali perlunya deregulasi—menyederhanakan peraturan yang rumit atau tumpang tindih—untuk menumbuhkan ekosistem yang lebih kondusif dan mendukung ekspansi ekonomi yang berkelanjutan.
Berita terkait: Sri Mulyani janji defisit APBN di bawah tiga persen
Rapat tersebut juga membahas persiapan penyusunan nota keuangan dan Rancangan APBN 2026 yang rencananya akan disampaikan langsung oleh Presiden ke DPR pada Agustus mendatang, kata Wijaya.
Secara terpisah, Menteri Indrawati membenarkan bahwa Presiden mengingatkannya untuk mengarahkan APBN untuk mendanai program-program prioritas pemerintah.
“Bapak Presiden memberikan arahan yang jelas, mendesak kita untuk terus meningkatkan pendapatan negara dan memastikan anggaran dibelanjakan secara ketat untuk program-program krusial,” ujarnya kepada wartawan usai pertemuan.
Ia mencontohkan program Makanan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, Koperasi Desa Merah Putih, dan proyek renovasi sekolah.
Terkait deregulasi, Menkeu mencatat bahwa Presiden Prabowo menekankan perlunya mengurangi ketergantungan perekonomian pada APBN.
“Dalam hal ini, beliau menginginkan regulasi yang lebih mendukung dunia usaha, investasi, dan perdagangan,” tambah Indrawati.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dan Thomas Djiwandono turut hadir dalam pertemuan tersebut.
