Piye

Pengelolaan Aset Jadi Sorotan Komisi II

Pengelolaan Aset Jadi Sorotan Komisi II
SuaraLombok.com | Lombok Tengah – Masa monitoring dan evaluasi mitra kerja komisi sudah dimulai. Masing-masing komisi juga sudah mulai memanggil instansi mitra kerja ke Gedung DPRD Loteng.

Tapi gaya yang dilakukan oleh Komisi II terbilang berbeda dari komisi lainnya di lingkup DPRD Loteng. Komisi II mengambil langkah jemput bola ke intansi mitra kerja, Jumat (16/3).

Sebagai pembuka, Komisi II yang dipimpin oleh M.Samsul Qomar melakukan monitoring dan evaluasi ke BPKAD Loteng.

Alasan yang dikemukakan melakukan monev pertama kali ke instansi ini karena Komisi II sedang fokus menyoroti masalah aset daerah yang menurut mereka pengelolaannya masih amburadul.

“Selain itu, kami juga tidak ingin Kepala instansi banyak alasan kalau kami mengundang, jadi biar kami yang datang langsung caranya,” ungkap Ketua Komisi II, Samsul Qomar di hadapan sejumlah pegawai BPKAD yang menerima kedatangan rombongan.

Meski sudah menjemput bola, tetapi ternyata Komisi II juga tidak bisa bertemu langsung dengan Kepala BPKAD karena ada kegiatan penting bersama Inspektorat dan KPK di Kantor Bupati Loteng. Sehingga, pihaknya hanya ditemui oleh sejumlah Kabid yang dipimpin oleh Bowo.

Lebih jauh, dalam monev itu, Qomar, sapaan akrabnya mengatakan, pihaknya menyoroti masalah pengelolaan aset Pemkab yang saat ini masih terbilang tidak teratur.

Termasuk masalah sewa aset Pemkab berupa toko di seputaran Praya yang hingga saat ini hanya berkisar pada angka Rp. 7 juta saja per tahun. 

Padahal, menurut pihaknya, lokasi itu sangat strategis dan harga sewa bisa ditingkatkan untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Biaya sewa seharusnya bisa ditingkatkan menjadi Rp. 25 juta hingga Rp. 30 juta per tahun.

“Kalau Cuma Rp. 7 juta, kasih saja anak-anak ini (Sambil menunjuk awak media-Red) yang sewa, mereka bisa buat gudang di sana dan bisa dapat penghasilan,” katanya.

Menurutnya, harga sewa yang terlalu murah sangat menguntungkan pengusaha tetapi tidak berdampak signifikan bagi pengembangan daerah dalam hal PAD. Padahal, melihat hutang Pemkab saat ini ke sejumlah pihak, termasuk PT.SMI, PAD harus digenjot agar pembangunan di Loteng tidak terkendala dana pada akhirnya nanti.

Selain masalah aset, Komisi II juga menyoroti masih rendahnya capaian target PAD BPKAD yang baru mencapai 11,7 persen pada triwulan pertama ini.

Anggota Komisi II lainnya, HL Mas’ud menyampaikan, seharusnya capaian menjelang akhir triwulan pertama ini bisa lebih besar, minimal mencapai 25 hingga 30 persen dari target.

“Ini harus dijelaskan karena menjadi catatan kami di Legislatif, kenapa sampai hal ini sering berulang,” tegasnya.

Menanggapi hal itu, Bowo sebagai perwakilan dari BPKAD memaparkan, mengenai aset khususnya harga sewa aset Pemkab di pertokoan Praya, pihaknya masih menjalankan aturan lama yang sudah diketok bersama antara Legislatif dan Eksekutif.

Hanya saja, jika hal itu menjadi dorongan dari legislatif, maka pihaknya akan meminta pembuatan Perda baru terkait retribusi ini agar harapan PAD meningkat dari tahun ke tahun bisa terwujud.

“Kami akan sampaikan ini ke pimpinan, dan kami juga berharap agar nanti ada regulasi mengenai retribusi ini,” ungkap Bowo.

Sementara terkait rendahnya capaian, Bowo berdalih jika bukan hanya BPKAD saja yang mengalami hal demikian. Hampir di setiap SKPD di Lombok Tengah juga belum mencapai target sampai 20 persen.

“Itu karena sempat ada keterlambatan di akhir tahun itu, makanya kami juga agak terlambat jadinya,” kata Bowo.

Monev Komisi II ini diikuti oleh sejumlah anggota Komisi, antara lain HL.Arabiah, Lalu Sarbini, Ibu Sukatmi dan HL.Mas'ud dan dikomandoi langsung oleh Ketua Komisi, M.Samsul Qomar. (del)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.