Piye

Tahun Ini, 19 Ranperda Akan Dibahas Tiga Tahap

Tahun Ini, 19 Ranperda Akan Dibahas Tiga Tahap
SuaraLombok.com|Lombok Tengah - DPRD Lombok Tengah (Loteng) pada persidangan tahun 2018 ini akan membahas setidaknya 19 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). 

Antaranya 5 Ranperda usulan DPRD, 11 Ranperda usulan Pemkab dan 3 Ranperda Komulatif terbuka.

Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua DPRD Loteng, H. Ahmad Puaddi FT saat memimpin sidang paripurna dengan agenda menyampaikan kegiatan-kegiatan DPRD pada masa persidangan tahun 2018.

Ketua DPRD Loteng, H. Ahmad Puaddi FT menjelaskan, tahun sidang 2017 lalu, dalam program pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Lombok Tengah yang dituangkan dalam keputusan DPRD Nomor 21 tahun 2016, telah direncanakan pembahasan 21 Ranperda yang terdiri dari 9 Ranperda usul DPRD, 12 usul Pemda dan 3 komulatif terbuka.

“Dari 21 Rancangan Peraturan Daerah yang direncanakan pembahasannya pada tahun 2017 yang lalu, pemerintah daerah bersama DPRD dapat menyelesaikan 10  Ranperda  yang terdiri dari 2 Ranperda inisiatif DPRD, 5 Ranperda usul Pemda dan 3 Ranperda  komulatif terbuka. Sehingga jumlah yang dapat diselesaikan tersebut tidak sesuai harapan kita semua,” ungkapnya memberikan sambutan, Kamis (11/1).

Untuk itu, capaian kinerja DPRD hanya mencapai setengah dari target yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, ke depan pihaknya berharap agar Pemda dan DPRD lebih sungguh-sungguh dalam meningkatkan kinerja dalam mencapai target yang telah di tetapkan bersama. 

“Maka sesuai dengan keputusan DPRD Lombok Tengah nomor 20 tahun 2017 tentang program pembentukan Perda tahun 2018, bahwa pada tahun 2018 terdapat 19 Ranperda yang terdiri dari 5 Ranperda usul DPRD, 11 Usul Pemda dan 3 Ranperda Komulatif Terbuka,” jelasnya.

Dimana 5 Ranperda usul DPRD tentang pembentukan desa dan perubahan status desa, tentang tanggungjawab sosial perusahaan, tentang perlindungan sumber air baku dan mata air, tentang penguatan kapasitas tenaga kerja dan tentang pendidikan karakter. 

Sementara sebelas Ranperda usul Pemda yakni tentang pinjaman daerah, tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 4 tahun 2010 tentang pajak daerah, tentang perubahan atas perda nomor 2 tahun 2016 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Lombok Tengah tahun 2016-2021, tentang rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi wilayah Perkotaan Sengkol.

Selain itu ada juga tentang rencana induk pengembangan pariwisata, tentang atas peraturan daerah nomor 2 tahun 2009 tentang penyelenggaraan pendidikan, tentang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan  Lombok Tengah, tentang pengelolaan kekayaan daerah, tentang pembentukan dan pengelolaan badan usaha milik desa, tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan serta rancangan peraturan daerah tentang kawasan penyangga KEK.

“Selain Ranperda usul DPRD dan usul pemerintah daerah, pada tahun 2018 kita juga akan membahas 3 Ranperda Komulatif Terbuka yaitu tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2017, tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2018 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019,” sambungnya.

Dimana rencana kerja DPRD itu telah menyusun beberapa agenda penting yang akan dilaksanakan pada tahun sidang 2018 yang terbagi dalam 3 masa persidangan.

Masa persidangan pertama dimulai bulan Januari sampai dengan April, persidangan kedua yang dimulai dari bulan Mei sampai dengan Agustus dan masa persidangan ketiga dimulai September hingga Desember 2018.

“Pada masa persidangan ketiga ini nantinya, selain melanjutkan pembahasan beberapa Ranperda yang tertuang dalam Propemperda 2018, DPRD bersama Pemda akan memfokuskan pada kegiatan pembahasan perubahan APBD tahun anggaran 2018 serta pembahasan APBD tahun anggaran 2019. Sebagaimana yang telah kita laksanakan pada tahun 2017,” tutupnya. (del)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.