Piye

Seharusnya Lobar Bisa Jalankan Program Kesehatan Gratis

Seharusnya Lobar Bisa Jalankan Program Kesehatan Gratis
SuaraLombok.com | Lombok Barat - Tahun 2018 mendatang, Pemkab Lobar menargetkan retribusi kesehatan mencapai Rp7,2 Miliar di luar BPJS.

Pendapatan itu diperoleh dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dalam hal ini Puskesmas maupun dari Rumah Sakit baik itu RSUD Tripat maupun RS Pratama Awet Muda Narmada.

Dengan target retribusi sekecil itu, seharusnya Pemkab Lobar bisa menjalankan program kesehatan gratis tanpa membebani masyarakat miskin dan tidak mampu.

Dengan jumlah retribusi seperti itu, sudah sewajarnya, siapa pun yang akan menjadi Bupati Lobar ke depan seharusnya program kesehatan gratis itu bisa dilaksanakan.

Bagaimana tidak, jumlah retribusi dari masyarakat yang sakit itu diluar BPJS cukup tinggi dengan perincian, pendapatan RS Tripat dan RS Pratama sebesar Rp3,6 Miliar dan BLUD yakni dari Puskesmas totalnya sekitar 3,6 miliar per tahun sehingga totalnya mencapai angka Rp7,2 miliar.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua III DPRD Lobar, Sulhan Muchlis pada awak media.

“Anggaran segitu jangan dibebankan ke masyarakat dalam bentuk retribusi, tapi pemerintah harus mensubsidi itu,” kata Sulhan.

Menurut dia, angka Rp7,2 miliar itu terbilang kecil disbanding APBD sebesar Rp1,7 triliun atau sekitar 0,5 persen.

Dia berharap, program itu bisa dilaksanakan di tahun 2019 mendatang, dan siapapun yang jadi program itu harus dirubah.

“Jangan mengambil keuntungan dari orang yang sakit dan tidak mampu. Karena kita bisa, sangat sedikit ini,” tambahnya lagi.

Sulhan lantas mencontohkan Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan yang sudah melakukan itu terlebih dahulu.

Berkaca dari itu, kata dia, bisa saja Pemkab Lobar mempremikan biaya obat. Artinya, setiap warga Lobar cukup membawa KTP, tidak perlu membawa BPJS dan tinggal pemerintah yang mengklaim itu ke rumah sakit.

“Jelas kita ini, kalau cuma Rp7,2 miliar itu sedikit sekali. Kita konsisten, anggaran untuk kesehatan Rp13 miliar saat ini di luar gaji, seharusnya Rp10 miliar,” paparnya.

Kalau kesehatan digratiskan, apakah tidak menjadi beban bagi APBD Lobar? Politisi PKB itu menegaskan bahwa itu akan tetap menjadi beban, tapi nilainya tidak terlalu besar.

Namun ini bisa menjadi salah satu cara memberi subsidi ke masyarakat yang tadinya habis uangnya untuk membayar obat.

“Dengan adanya program kesehatan gratis ini kan bisa dialihkan untuk belanja kebutuhan pokok lainnya,” imbuhnya.

Lalu bagaimana dengan pelayanan kesehatan yang sejauh ini masih kurang bagus? Pria yang juga menjadi salah satu Bakal Calon Wakil Bupati Lobar mendampingi TGH. Hasanain Djuaini mengatakan bahwa hal itu tidak terlalu krusial.

Menurut dia, untuk menciptakan pelayanan yang baik, yang perlu dirubah hanya pada manajerialnya. Artinya, perlu top leader di Rumah Sakit  dan Dinas Kesehatan di Lobar.

Dia lantas mengambil contoh di RSUD Kota Mataram. Menurutnya, pelayanan di RSUD Kota Mataram jauh lebih baik, system perawatannya juga lebih bagus, belum lagi peralatan kesehatannya lebih baik.

“Karena mereka tidak hanya mencari di APBD, tapi kerjasama dengan pihak luar yang mau berinvestasi seperti gedung yang dibangun sekarang,” sambungnya seraya menambahkan bahwa dewan sebenarnya sudah menawarkan agar pihak rumah sakit mencari kerjasama dengan pihak lain soal alat kesehatan seperti alat Radiologi.

Dikonfirmasi mengenai anggaran BPJS, Sulhan mengatakan bahwa di APBD Lobar sebenarnya sudah menganggarkan itu.

Untuk itu, dalam program kesehatan gratis adalah masyarakat yang belum tercover di BPJS.

“Tinggal sodorin KTP saja. Karena sejauh ini memang masyarakat Lobar tercover di BPJS, namun itu dari sisi jumlah. Tapi persoalannya adalah banyak nama yang tidak sesuai, dan ada kecenderungan tidak tepat sasaran,” jelasnya lagi.

Masyarakat yang belum tercover dalam program BPJS juga sejauh ini mengalami kesulitan. Contoh kasus misalnya, masyarakat miskin atau yang kurang mampu dapat musibah namun tidak memiliki BPJS.

“Kan capek ngurus ke Dinas Sosial, maupun Dinas Kesehatan. Sebenarnya cukup dengan modal KTP, sehingga terbangun imej Lobar pro masyarakat miskin. Tapi itu pintar-pintarnya leader atau pemimpin,” tutupnya kemudian. (05)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.