Piye

Pemkab Loteng ‘Dihakimi’ Pedagang Pasar

Para pedagang pasar belakang toko Orient Praya di Kantor DPRD Loteng
SuaraLombok.com|Lombok Tengah - Penggusuran pedagang pasar belakang Orient menjadikan para pedagang geram.

Meski pemerintah sudah menjelaskan jika para pedagang akan direlokasi ke Pasar Renteng, tetapi hal itu tidak membuat pedagang puas.

Bahkan, puluhan pedagang ‘mendobrak’ kantor DPRD Loteng untuk mengadu terkait persoalan ini.

Dalam hearing publik pada Rabu (06/12) itu, pihak pemerintah yang diwakili oleh sejumlah dinas seperti Dinas Perkim, Koperindag dan lain-lain justru ‘dihakimi’ para pedagang.

Didampingi LSM Suaka dan LSM Formapi, para pedagang yang sudah digusur itu melakukan aksi protes di hadapan pejabat.

“Anda semua tidak adil, kami yakin kalau kami digusur agar bapak-bapak pemerintah bisa menyewakannya kepada pengusaha ‘sipit’ (Pengusaha dari Cina-Red) kan?” tuding Minah mwakili puluhan pedagang yang hadir di Ruang Rapat Banmus DPRD Loteng.

Mereka mengemukakan hal itu karena isu mengenai akan disewakannya lahan belakang toko Orient sudah mengemuka di masyarakat.

Selain itu, yang menjadi alasan keberatan para pedagang untuk direlokasi ke Pasar Induk Renteng karena pada dasarnya para pedagang mengambil barang di Renteng.

“Apa iya kami ambil di sana, terus jual di sana, logika bapak di mana? Bapak sebagai pemerintah tidak pro rakyat kecil seperti kami,” tuding mereka lagi.

Sementara Hamdan Ramdani dari LSM Formapi NTB sangat menyayangkan sikap Pemda yang terkesan tidak peduli dengan nasib para pedagang kecil. Pasalnya, para pedagang tersebut.

“Memang tanah itu adalah tanah Pemda, tapi kami minta kejelasan apa saja yang akan dibangun di lahan tersebut. Dan jangan semena- mena dalam melakukan penggusuran, karena para pedagang juga sudah memberikan sumbangsih kepada Pendapatan Asli Daerah kita,” ujarnya.

Sementara Bustomi Taefuri dari LSM Suaka menyampaikan, yang menjadi persoalan sebenarnya adalah Pemkab belum memberikan konsep yang jelas pembangunan belakang Orient kepada masyarakat.

Hal itu menjadikan para pedagang merasa dizalimi oleh pemerintah terlebih karena digusur begitu saja oleh pemerintah.

“Anggaran yang Rp.150 juta hanya digunakan untuk pembuatan lahan parkir, maka ini sudah jelas tidak adil. Jika alasanya untuk menambah PAD maka sudah pasti para pedagang tersebut lebih banyak menyumbangkan PAD. Jadi sangat tidak logis jika para pedagang dikorbankan,” katanya.

Hering tersebut difasilitasi Ketua Komisi II DPRD Loteng, M Samsul Qomar yang sekaligus ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) Loteng.

Dalam kesempatan itu, Qomar mempertanyakan alasan Pemda melakukan relokasi pedagang yang sudah lama menempati lokasi itu dengan alasan disewakan kepada pihak lain.

“Kenapa tidak disewakan ke pedagang saja?” soalnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Loteng, Lalu Firman Wijaya tetap bersikukuh bahwa konsep relokasi pedagang dan penataan belakang Orient sudah fix.

Ia menyatakan relokasi yang dilakukan adalah salah satu bagian dari langkah Pemda  untuk melakukan penataan dikawasan Kota Praya.

“Rencana itu sudah dari tahun 2015, rencana tata bangunanya sudah kita susun,” jelasnya yang justru disambut teriak mengejek dari para pedagang.

Alasan yang dikemukakan, relokasi pedagang dilakukan karena lokasi yang digunakan sudah masuk kawasan yang akan diperuntukan sebagai kantong parkir dan malam harinya sebagai pusat kuliner.

“Kami sudah siapkan lokasi dipasar renteng yang kondisinya jauh lebih bagus. kami juga sudah sediakan 72 lapak,” katanya. (03)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.