Piye

Merasa Diabaikan, PT.BAL Ngadu ke Ombudsman

Suara Lombok.com | KLU - Tingginya tensi kasus perizinan yang tidak kunjung di respon Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara (KLU) membuat pihak PT. Berkat Air Laut (BAL) naik pitam.

Ternyata, setelah kasus ini mencuat ke permukaan barulah terkuak jika pada pada September lalu, perusahaan penyulingan air laut di Gili Trawangan itu secara resmi melaporkan pihak Pemda KLU ke Ombudsman perwakilan NTB.

Hal itu dilakukan karena Pemda dianggap tidak memberikan respon sama sekali terkait permohonan rekomendasi penyesuaian ruang yang diajukan PT hingga 6 kali.

"Kami merasa diabaikan, padahal kami sudah memohon sampai enam kali tetap tidak ada respon," ungkap jubir PT. BAL, Arli Wihodo pada surat atau kronologis proses perizinan yang di paparkan PT. BAL.

Dijelaskannya,  proses laporan yang dilayangkan pihaknya kepada Ombudsman merupakan arahan dari BKPMPT NTB.

Dimana dalam konteks ini rekomendasi penyesuaian ruang merupakan syarat untuk mengajukan izin ke kementrian kelautan untuk pengambilan air laut secara lansung.

"Kan ESDM Provinsi tetap kekeh tidak berikan izin, maka dari itu kami cari alternatif lain dengan mengajukan izin ke Kementrian Kelautan," katanya sejurus kemudian.

Ditemui terpisah, Kabag Hukum Setda KLU, Raden Eka Asmarahadi mengatakan, kalu untuk pengeboran, sekarang ini bukan ranah Pemda.Sebab, sesuai dengan peraturan yang baru, hal itu sudah menjadi ranah Pemerintah Provinsi.

"Kami akan jelaskan, ini kan masalah kewenangan saja, karna menyangkut pengeboran sekarang ranahnya provinsi sesuai peraturan yang baru," terangnya. (cr-08)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.