Piye

APBD 2018 Disetujui, Peminjaman Masih Dikaji

Pembahasan APBD tahun 2018
SuaraLombok.com|Lombok Tengah - Rencana peminjaman uang sebesar Rp. 79,9 Miliar oleh Pemkab Lombok Tengah kepada PT. SMI mendapat perhatian khusus anggota dewan Lombok Tengah.
Bahkan pada rapat paripurna DPRD Loteng pada Senin (27/11) lalu, sejumlah fraksi berselisih paham terkait persoalan ini.

Tercatat, sebanyak enam fraksi melakukan penolakan, antara lain Gerindra, PKB, Hanura, PBB, PKS dan PPP. Termasuk penolakan dilakukan oleh dua orang pimpinan dewan, yaitu Ahmad Ziadi dari Partai Demokrat dan Burhanudin Yusuf dari PKB.

Alasan penolakan sendiri, dari pemaparan beberapa fraksi karena tujuan peminjaman Pemkab kepada PT. SMI tidak terlalu krusial. Hanya sebatas untuk memperbaiki pasar induk Jelojok dan Terminal Jelojok.

“Sementara di satu sisi, masih ada kebutuhan mendesak lain,” ujar Burhanudin Yusuf dari PKB.

Meski begitu, panitia khusus (Pansus) terkait hal ini tetap terbentuk dan diketuai oleh Suhaimi dari PDIP.
Setelah terbentuknya pansus, rapat paripurna kembali dilanjutkan pada Kamis (30/11) dengan beberapa agenda, termasuk penepatan Perda APBD tahun 2018.

Dalam kesempatan itu, Suhaimi selaku Ketua Pansus dan sekaligus sebagai jubir pansus menyatakan bahwa pansus masih melakukan kajian terhadap rencana Pemkab untuk berhutang ini.

“Walaupun pada satu sisi, pansus menilai ada alasan logis di dalam rencana peminjaman uang ini, tetapi kami masih harus membahasnya lagi,” terang Suhaimi.

Dikatakan, pada dasarnya, Pansus menilai rencana Pemkab itu sah-sah saja. Tetapi ada catatan penting yang harus diperhatikan. Seperti peruntukan uang yang tidak saja terfokus pada pasar induk Jelojok saja, melainkan ke berbagai ranah pembangunan, seperti DAM Mujur.

“Bahkan kami pada dasarnya setuju peminjaman itu melebihi dari angka yang diusulkan, selama keuangan Pemkab nantinya mencukupi. Tetapi catatannya, tidak hanya terfokus pada satu pembangunan saja,” kata Suhaimi.

Sehingga, lanjut dia, Pansus meminta tambahan waktu untuk membahas persoalan ini lebih jauh lagi. Sebab, menurut pansus, lanjut dia, waktu pembahasan tidak cukup hanya dua atau tiga hari saja.

“Sehingga kami meminta tambahan waktu,” pintanya.

Sementara ketua DPRD Loteng, HA Puaddi FT yang sekaligus menjadi pimpinan sidang saat itu memutuskan beradasarkan keputusan sidang untuk memberikan waktu kepada Pansus guna membahas usulan peminjaman uang ini.

Dalam sidang yang sama, APBD tahun 2018 akhirnya dipalu dan disahkan menjadi Perda.

Wabup Loteng, Lalu Pathul Bahri dalam pemaparannya menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang tinggi terhadap kinerja DPRD Loteng selama ini yang sudah menjadi partner bagi Pemkab Loteng.

Sehingga, apa yang sudah dilakukan selama ini, baik pekerjaan yang dilakukan oleh gabungan komisi sebagai dasar acuan penetapan APBD dan Pansus yang saat ini masih harus bekerja menjadi pendorong kemajuan di Lombok Tengah.

“Dan kami mewakili nama pemerintah serta nama masyarakat menyampaikan rasa terima kasih kami yang tinggi kepada DPRD Lombok Tengah,” tandas Wabup. (03)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.