Piye

Target PAD Menurun, Ini Jawaban Pemkab di Depan Anggota Dewan

Target PAD Menurun, Ini Jawaban Pemkab di Depan Anggota Dewan
SuaraLombok.com | Lombok Tengah - Pemkab Lombok Tengah (Loteng) menyampaikan jawaban terhadap pemandangan umum fraksi- fraksi terhadap nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) dalam sidang paripurna yang digelar di ruang sidang DPRD Lombok Tengah, Jum’at (3/11).

Dalam jawaban tersebut, Wakil bupati (Wabup) Lombok Tengah menyampaikan beberapa hal terkait pandangan umum dari fraksi tersebut, salah satunya terkait dengan penurunan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada rancangan APBD anggaran 2018 dibandingkan dengan target pada 2017 lalu.

“Namun disamping penurunan target PAD tersebut terdapat pula beberapa sumber pendapatan asli daerah yang secara target pada rancangan APBD 2018 ini mengalami peningkatan seperti dari pajak hotel, pajak restoran, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan pertokoan dan banyak hal lainya, jawaban ini sekaligus menanggapi pertanyaan dari fraksi Grindra,” ungkapnya.

Begitu juga dengan rencana pinjaman daerah pada tahun 2018 ini akan diarahkan untuk pembangunan pasar. Karena pasar yang akan dibangun tersebut merupakan simpul ekonomi dikawasan utara Lombok Tengah.

“Hal ini sesuai dengan misi RPJMD Lombok Tengah tahun 2017-2021 untuk mendorong kemajuan ekonomi daerah dan kemakmuran masyarakat melalui perkuatan struktur ekonomi masyarakat,” ujarnya

Dalam kesempatan itu juga, pihaknya memaparkan hambatan- hambatan yang dialami oleh SKPD dalam pelaksanan program atau kegiatan yang sudah disusun.

Dinas Pertanian misalnya, masih banyaknya infrastruktur pengairan yang belum memadai.

“Termasuk semakin berkurangnya areal taman yang diakibatkan konversi lahan pertanian kelahan non pertanian serta penggunaan pupuk yang masih belum taat kepada misi RPJMD yang sudah ada,” ujarnya.

Dinas perindag memiliki hambatan yakni persyaratan DAK, Sehingga dilakukan pemindahan lokasi ke Batu Bungus Janapria yang membuat pelaksanaanya mengalami penghambatan dan keterlambatan progres sampai dengan akhir oktober ini yang mencapai 75 persen.

“Begitu juga di Dinas kesehatan terkendala pengadaan obat melalui e-katalog dimana masih adanya obat yang belum tersedia, sehingga belum bisa dilakukan pembayaran secara keseluruhan,” ujarnya.

Sementara menanggapi depisit anggaran yang dilontarkan oleh Demokerat, pihaknya mengaku bahwa konsep depisit anggaran dalam postur APBD sudah ada sejak dikeluarkanya undang- undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara.

“Yakni melalui sumber penerimaan pembiyayaan daerah sebagai penutup defisit yang diakibatkan adanya selisih negatif antara pendapatan daerah dengan belnja daerah dalam penganggaran,” tambahnya.

Sementara, berkaitan dengan pengelolaan rumah sakit umum daerah,pemerintah terus berupaya melakukan peningkatan pengelolaan layanan rumah sakit umum melalui perubahan terseteruktur dan bertahap pada aspek keuangan, SDM dan layanan

“Terkait dengan revosisi ASNM akan dilakukan kajian secara bertahap mengingat SDM yang tersedia, bersifat keahlian khusus. Sehingga perlu mempertimbangkan penempatan yang sesuai dengan keahlianya,” katanya.

Dalam kesempatan itu juga, pihaknya menyampaikan langkah- langkah kongkrit yang selama ini dilakukan oleh pemerintah dalam membangun Daerah, mulai dari sinergitas semua komponen yang ada, dalam membangun pariwisata hingga bagaimana upaya dalam mensejahterakan rakyatnya.

“Salah satu contoh dalam mengembangkan pariwisata, kita selalu mendorong pusat komoditi pertanian menjadi obyek wisata seperti kawasan Hortipak dan lainya,” ujarnya. (03)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.