Piye

PT BAL Akhirnya Angkat Bicara

PT BAL
SuaraLombok.com|KLU - Setelah sempat bungkam dengan kasus dugaan eksploitasi air laut dan izin pengeboran, akhirnya pihak PT. Berkat Air Laut (BAL) angkat suara.
Pihak PT BAL melakukan konfrensi pers di kantornya di Gili Trawangan, KLU pada kasus yang menyeret nama  Direktur Utamanya, Jhon Methison sebagai tersangka.
Jubir PT. BAL, Arli Wihodo yang di dampingi lansung Dirut dan pemegang saham terbesar PT tersebut mengatakan, dugaan melanggar PP 17 tahun 1974 tentang Pelaksanaan eksploitasi air laut dan izin pengeboran tidak benar.
Arli mengklaim semua tuduhan yang di beratkan ke pihak PT tidak relevan.
Pihaknya hingga saat ini masih menunggu regulasi tentang larangan pengeboran itu.
"Kita tidak ingin diam saja sekarang sudah saatnya kami mengklarifikasi semua tuduhan yang ditimpakan ke kami,"ungkap Arli kepada awak media.
"Semua berkas izin sudah kami pegang. Mulai dari IPPT, IMB dan dokumen UPL/UKL semua ada . Lalu izin operasional yang mana yang kami harus urus lagi," sambungnya.
Terkait konteks laporan oleh pelapor, Arli menegaskan jika sebelum PT ini dibangun mereka sudah melakukan kajian-kajian yang melibatkan para ahli dari UNRAM.
"Kalu untuk kajian kami sudah ada, kajian dari para ahli Universitas Mataram (Unram) bahwa sumur bor itu adalah sebagai media air laut yang kami suling," tukasnya.
"Yang jadi persoalan itu kan  pengeboran. Berapa kali kami harus memohon untuk bisa diberikan rekeomendasi sedangkan ESDM Provinsi NTB saja tidak mau melihat berkas yang kami ajukan apalagi menyetujui permohonan kami," bebernya.
Lebih lanjut, Arli mengatakan pengajuan permohonan sudah berulang kali dilakukan.
Hingga Balai Wilayah Sungai (BWS) mengeluarkan rekomendasi teknis izin penggunaan sumber daya air untuk kegiatan pengambilan air laut yang berada di darat di gili Trawangan.
Dasar rekomendasi BWS juga tidak bisa dijadikan acuan oleh ESDM Provinsi NTB dan lagi-lagi rekomendasi itu di tolak
"Selama ini kami merasa dipersulit. Padahal kami sangat patuh terhadap aturan yang belaku. Kami siap mengikuti prosedurnya bahkan sampai kami meminta Pemda membuat regulasi tentang retribusi yang harus kami serahkan kepada pemerintah daerah sebagai PAD," tutupnya.
Sementara itu, direktur PT BAL, Jhon Matheson menuturkan, sebenarnya pihaknya sudah dua kali ini dilaporkan ke Polda NTB dengan tuduhan yang sama.
"Laporan pertama kami terbukti tidak bersalah dan sekarang kami tidak bisa diam lagi. Intinya kami kooperatif dengan aparat hukum atas dugaan yang di beratkan kepada kami," pungkasnya. (cr-08)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.