Piye

Akhirnya, UMP NTB Naik

Akhirnya, UMP NTB Naik
SuaraLombok.com | Mataram - Setelah menunggu lama, akhirnya Upah Minimun Provinsi (UMP) akan naik.

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi NTB sebelumnya telah mengusulkan penetapan UMP tahun 2018 kepada Gubernur NTB untuk selanjutnya ditetapkan menjadi peraturan gubernur (Pergub).

Sebelumnya Dewan Pengupahan Provinsi NTB mengajukan usulan yang dilampiri dengan rekomendasi Nomor 560/1921/04-Nakertrans/X/2017 tanggal 19 Oktober 2017 lalu kepada Gubernur NTB, TGH. M. Zainul Majdi melalui surat Kepala Disnakertrans NTB selaku Ketua Dewan Pengupahan Nomer 560/199204-Nakertrans/X/2017 tanggal 2e Oktober 2017.

Kepala Disnakertrans NTB, H Wildan menjelaskan, menindaki hal tersebut, dengan menggunakan hak prerogatifnya, Gubermur NTB memutuskan dan menetapkan UMP naik sebesar 11,87 persen, atau sebesar Rp. 1.825.000. Nilai tersebut naik sebesar Rp. 193.755 dari upah sebelumnya.

"Gubernur telah menetapkan UMP Tahun 2018 naik 11,87 persen atau setara Rp. 1,8 juta. Jumlah ini mengalami kenaikan setelah sebelumnya pada tahun 2017 sebesar Rp. 1,6 juta," ungkap Wildan.

Selain itu, Wildan manyatakan, setelah ditetapkan UMP pengusaha atau perusahaan harus membayar upah sesuai dengan yang telah ditetapkan.

"Jika ditemukan perusahaan atau pengusaha yang membayar upah lebih rendah dari ketentuan yang sudah ditetapkan, maka tindakan tersebut dianggap melawan atau melanggar hukum," tekan Wildan.

Hal tersebut sejalan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 Pasal 185 ayat (1) dan ayat (2) yakni sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama empat tahun, dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000 dan paling banyak Rp. 400.000.000.

Penetapan UMP ini dilakukan setelah sebelumnya Dewan Pengupahan menggelar sidang sebanyam dua kali yakni pada tanggal 31 Juli 2017 dan 19 Oktober 2017, bertempat di Sekretariat Dewan Pengupahan Provinsi/Disnakertrans Provinsi NTB yang dihadiri oleh unsur pengusaha/Apindo, unsur serikat pekerja/serikat buruh, pakar ekonomi Unram, dan unsur pemerintah. (cr-04)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.