Piye

Tekan TKI Illegal, Dewan Udayana Usul Paspor Berkode Khusus

Tekan TKI Illegal, Dewan Udayana Usul Paspor Berkode Khusus
SuaraLombok.com | Mataram - Sejumlah anggota DPRD Provinsi NTB khususnya dari Komisi V menyoroti tingginya kasus TKI Illegal asal NTB.

Terutama terkait temuan Ombudsman tentang adanya percaloan yang ditemukan di instansi Imigrasi beberapa waktu lalu.

Hal ini pula yang mendasari pihak dewan memanggil sejumlah instansi terkait seperti Imigrasi Mataram, BPJS Ketenagakerjaan Provinsi, Dinas Ketenagakerjaan NTB, dan Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI).

Berdasarkan hasil diskusi, Ketua Komisi V DPRD Provinsi NTB, Hj Wartiah mengungkapkan bahwa ada beberapa kesimpulan yang menjadi usulan pihak-pihak terkait, antara lain agar diadakan pembuatan pasport berkode khusus untuk para TKI.

“Itu sangat perlu untuk mencegah adanya TKI non prosedural,” ungkapnya.

Kedua, sambung Wartiah, Pembuatan paspor TKI diusulkan agar dipusatkan di Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP).

Perlu adanya upaya meningkatkan anggaran sosialisasi yang tentunya merupakan kerjasama dari semua pihak.

“Perlu juga ada peningkatan pengawasan ditingkat DPRD,” sambungnya.

Tak hanya itu, DPRD Provinsi NTB meminta proses pemberkasan TKI di Imigrasi dipangkas.

“Harapan kita semua, proses pemberkasan TKI terkait pembuatan paspor yang ada di imigrasi itu dipangkas agar masyarakat tidak merasa dipersulit yang nantinya mereka mengambil jalan pintas melalui calo,’’ jelasnya.

Hubungan dan koordinasi antara Indonesia dengan negara tujuan TKI perlu ditingkatkan.

“Karena tanpa kita terbuka, kita tidak akan pernah mendapatkan perhatian khusus karena itu kita jangan jaim karena akan merugikan masyarakat," katanya.

Wartiah menambahkan, peran media di dalam peliputan juga sangat dibutuhkan dalam hal ini.

Mengingat, media sebagai sarana penyampaian informasi kepada komponen masyarakat maupun pemerintah untuk mengetahui permasalahan yang sedang di hadapi di suatu daerah.

Ketua DPW PPP itu juga menyampaikan bahwa semua itu merupakan usulan yang sangat perlu diperhatikan, mengingat NTB menjadi daerah nomor 3 dari 5 Provinsi di Indonesia pengirim TKI terbanyak. (cr-04)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.