Piye

Pemekaran Dua Daerah Terancam Gagal, Ini Alasannya

Pemekaran Dua Daerah Terancam Gagal, Ini Alasannya
SuaraLombok.com | Mataram - Rencana pemekaran Provinsi baru yaitu Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) yang akan lepas dari NTB dan Kabupaten Lombok Selatan (KLS) yang akan lepas dari Lotim terancam gagal.

Padahal, pemekaran dua daerah ini sudah lama direncanakan. Bahkan, dokumen kelengkapan administrasi sebagai syarat pengusulan daerah otonom baru telah diserahkan.

Pasalnya, semenjak UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah diganti dengan UU No. 23 Tahun 2014, persyaratan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) menjadi lebih ketat dan lebih  sulit.

“Yang dulu sistemnya satu tahap sekarang dua tahap,” jelas Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri, Sumarsono.

Dijelaskan, dua tahap yang dimaksud adalah sebelum menjadi DOB, daerah yang akan melakukan pemekaran terlebih dahulu akan dibentuk menjadi daerah persiapan selama tiga tahun dan setiap tahunnya akan dilakukan evalusasi.

“Itu belum terpisah dengan daerah induk. Setelah tiga tahun evalusi ketika tidak ada perkembangan maka akan diperpanjang setahun jika masih tidak ada perkembangan maka akan kembali dengan daerah induk dan tidak menjadi DOB, tapi kalau berkembang baru menjadi DOB,” sambungnya.

Selain itu, berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, tidak ada lagi suntikan dana pemekaran DOB dari pusat, melainkan dari daerah induk sendiri. Sebab, hitungan dana pemerintah pusat berdasar pada jumlah penduduk.

Pemerintah pusat hanya melakukan pembinaan saja. Terkecuali dana pembinaan dan lembaga atau instansi vertikal di daerah.

“Tidak ada lagi bantuan pusat kecuali untuk pembinaan dan untuk jnstansi vertikal di daerah,” tukasnya.

Selain itu, indikator perkembangan untuk kepastian pemekaran tidak lagi dalam bentuk kuantitatif atau permainan angka, tetapi kualitatif, deskriptif, analisi sistem, kajian geografis, dan dimensi geografis, serta demokrafis sistem.

Hal-hal tersebut dinilai secara mendalam dan dinilai dari tim independen dari pakar lintas kemampuan dan keahlian termasuk perguruan tinggi yang menurut UU dulu hanya dinilai oleh pemerintah pusat.

Oleh karena hal-hal tersebut, Sumarsono memberikan saran pengkajian ulang terhadap rencana pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa dan Lombok Selatan.

Sebab jika terjadi pemekaran, dana daerah induk dibagi menjadi 60-40, artinya 60 persen suntikan dana pemerintah untuk daerah induk dan 40 persen untuk DOB.

“Saran saya kaji ulang, bisa nggak hidup. Jangan sampai ibunya (Daerah Induk-red) ngelahirin, ibunya mati atau ngelahirin anaknya (DOB-red) kurang gizi. Dikaji ulang dari segi kemandiriannya. Kalau dulu alasannya mekar karena ada bantuan dari pusat namun sekarang tidak ada bantuan pusat masuk ke daerah otonom baru tapi diambil dari daerah induk,” imbuhnya.

Tak hanya itu, Sumarsono mengatakan bahwa pembentukan DOB bergantung pada hasil evaluasi yang akan dibahas dalam kegiatan tersebut.

Jika hasil evaluasi tersebut gagal maka daerah otonomi baru yang diusulkan termasuk NTB juga tidak bisa dibentuk.

“Kalau hasil evaluasinya gagal maka tidak akan lagi dibentuk daerah otonom baru. Ngapain mau bangun daerah baru kalau ini gagal mensejahterakan,” tutupnya. (cr-04)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.