Piye

Peduli Masjid, Kajian Raperda Digodok Dewan

Peduli Masjid, Kajian Raperda Digodok Dewan
SuaraLombok.com | Lombok Tengah - Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Lombok Tengah menyampaikan laporan hasil kajian Badan Pembentukan Peraturan Daerah.

Yang dibahas kali ini adalah Ranperda usul komisi IV DPRD tentang pemakmuran masjid.

Laporan tersebut disampaikan langsung dalam sidang paripurna yang digelar, Jum’at (13/10).

Lalu Ahmad Yani selaku juru bicara menyampaikan, keberadaan masjid merupakan wadah yang sangat stretegis dalam membina dan menggerakan potensi umat islam untuk mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang tangguh dan berkualitas.

“Namun saat ini keberadaan masjid dihadapkan pada berbagai perubahan dan tantangan yang terus bergulir dilingkungan masyarakat,” ungkapnya.

Isu globalisasi dan informasi merupakan fenomena yang tidak dapat diabaikan begitu saja, karena semakin domainya sektor informasi dalam kehidupan masyarakat, tentu akan memberikan banyak implikasi, termasuk peluang dan tantangan kepada umat islam dalam bersosialisasi dan beraktualisasi di masyarakat luas.

“Sejalan dengan itu, peran sentral masjid semakin dituntut agar mampu menampung dan mengikuti segala perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Disisi lain, untuk mewujudkan peran masjid sebagai sentral kegiatan, keberadaan masjid perlu diimbangi dengan kualitas perencanaan fisik dan menejerial yang professional,” tambahnya.

Ahmad Yani menambahkan, permasalahan yang dihadapi umat islam saat ini adalah, banyaknya bangunan masjid baik di perkotaan maupun pedesaan tidak diimbangi dengan pemakmuran masjid itu sendiri.

“Permasalahanya berada dalam memakmurkan masjid- masjid yang ada saat ini dirasa masih kurang,” katanya.

Hal ini dibuktikan dengan sedikitnya orang yang sholat berjamaah lima waktu di masjid serta minimnya kegiatan keagamaan yang menggunakan masjid sebagai tempat penyelenggaraan dan kegiatan sosial seperti kegiatan kesehatan, pemberdayaan ekonomi, santunan social dan sebagainya.

“Hal itu sangat jarang dilakukan oleh pengurus masjid, sehingga persoalan semacam ini memerlukan upaya pemikiran agar masjid kembali menjadi pusat ibadah dan kegiatan social yang dapat meningkatkan kwalitas dan kwantitas baik dari aspek spiritual maupun kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Bapemperda berpandangan bahwa untuk mencapai maksud dan tujuan pemakmuran masjid tersebut, maka diperlukan rencana kegiatan yang lebih terperinci untuk menterjemahkan berbagai strategi dan arahan dalam bentuk rencana aksi (RAD).

“Dengan adanya rencana aksi tersebut diharapkan pihak- pihak terkait akan memiliki komitmen dan kejelasan dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan untuk mencapai tujuan pemakmuran masjid tersebut,” cetusnya.

Pihanya mengusulkan berbagai opsi terkait kemakmuran masjid. Antara lain menjadikan rencana aksi pemakmuran masjid menjadi Ranperda serta menginterritaskan rencana tersebut kedalam batang tubuh Ranperda pemakmuran masjid.

“Secara kongkrit Bapemperda mengusulkan juga bahwa menjadikan aksi pemakmuran masjid menjadi bagian dari Ranperda pemakmuran masjid yang akan diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala Daerah,” katanya menambahkan.

Dijelaskan juga bahwa pengajuan rancangan peraturan Daerah usul komisi IV tentang pemakmuran masjid, merupakan rancangan peraturan Daerah yang telah ditetapkan dalam program pembentukan peraturan Deerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2017.

“Raperad usul komisi IV DPRD tersebut baik dari sisi filosopis, sosiologis maupun yuridis sebagaimana yang telah tertuang dalam naskah akademisnya, masih perlu disempurnakan dengan catatan sebagaimana yang telah kami jelaskan dari awal,” tandasnya. (03)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.