Piye

Memanas! Fraksi Beda Pandangan Soal Ranperda Pemakmuran Masjid

Memanas! Fraksi Beda Pandangan Soal Ranperda Pemakmuran Masjid
SuaraLombok.com | Lombok Tengah - Ranperda pemakmuran masjid sebagai salah satu Ranperda usulan Komisi IV sudah akan mulai digodok.

Jubir Komisi IV DPRD Loteng, Didik Ariesta SAg dalam rapat paripurna internal anggota dewan, Selasa (24/10) mengatakan, Ranperda ini nantinya disusun menjadi 12 bab dan 33 pasal.

“Secara keseluruhan, di dalamnya dibahas mengenai upaya kita memakmurkan masjid tidak hanya dalam konteks ubudiah (Ibadah-Red) semata, tetapi juga untuk menjadikan masjid sebagai pusat perkembangan umat, termasuk perekonomiannya,” ungkap Didik.

Dikatakan Didik, Ranperda ini juga membahas tentang pembekalan hak dan kewajiban bagi pengurus, fungsi masjid secara global, sarana prasarana yang bisa disediakan oleh pemerintah, tugas dan wewenang Pemkab, pembiayaan dan lain sebagainya.

“Saya kutip perkataan Wakil Presiden kita, Jusuf Kalla bahwa Masjid harus lebih produktif untuk kemakmuran masyarakat Islam,” kata Didik mengakhiri.

Terkait pemaparan ini, sejumlah fraksi di DPRD Loteng langsung memberikan tanggapannya.

Meski di satu sisi secara umum semua fraksi menjurus kepada kata setuju agar Ranperda ini bisa dibahas dan disahkan menjadi Perda, tetapi ternyata sejumlah fraksi menyampaikan sejumlah pemandangan yang berbeda.

Seperti yang disampaikan Jubir Fraksi Golkar, HL Mas’ud yang membeberkan jumlah masjid di Loteng saat ini mencapai 1.320 masjid unit dan sekitar 7.300-an unit mushalla.

Hal ini menjadi penting untuk dicermati, kata Mas’ud, sebab dalam Ranperda itu tidak dikemukakan pembedaan antara masjid dan mushalla itu sendiri.

“Ini memang sesuai dengan visi misi dalam penyusunan RPJMD kita, tapi masalah itu bisa menjadi bias kalau tidak segera dibahas,” kata dia.

Hampir sama dengan Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra yang diwakili oleh M Tauhid justru mengusulkan agar Ranperda ini diberi nama Ranperda Pemakmuran Masjid dan Mushalla saja.

“Sebab ibadah bukan hanya di masjid saja, di Mushalla juga ada kegiatan semacam itu,” kata dia.

Selain mengusulkan hal itu, Tauhid juga menyatakan jika Fraksi Gerindra masih mempersoalan beberapa hal. Antara lain terkait urgensi pembahasan pada Ranperda ini yang masih harus mendapat jawaban dari Komisi IV, tidak adanya klasifikasi masjid dan jenisnya seperti Masjid Jami’ dengan Masjid Agung dan lain-lain.

“Kalau itu tidak terjawab, maka azas kemakmuran masjid ini masih bisa multi interpretasi,” tegasnya.

Yang lebih pedas sebenarnya adalah pandangan Fraksi Demokrat yang diwakili oleh M Samsul Qomar.

Pria yang juga menjadi Ketua Komisi II DPRD Loteng itu mengatakan, Komisi IV belum memaparkan sisi khusus pemakmuran masjid.

Sebab, lanjut dia, sejauh ini sebenarnya pemerintah daerah dan legislatif sendiri sudah menelurkan banyak sekali Perda dan Perbup yang mengarah ke kemakmuran masyarakat secara umum, tetapi faktanya aturan itu sendiri yang tidak bisa dilaksanakan.

“Ini harus ditinjau kembali sebelum dibahas,” katanya.

Selain itu, lanjut dia, Fraksi Demokrat melihat jika Ranperda ini terkesan lebih menganak emaskan satu agama tertentu saja.

Padahal, di Lombok Tengah sendiri tidak bisa dipungkiri jika enam agama juga hidup berdampingan satu dengan lainnya.

“Saya contohkan di dapil saya, Dapil V (Jonggat dan Pringgarata-Red), di sana itu ada lima kekadusan yang rata-rata beragama Hindu dan tergabung dalam PHDI, apa ini tidak kita pikirkan juga,” lanjut Qomar.

Fraksi Demokrat, lanjut dia lebih setuju jika Ranperda ini berganti judul menjadi Perda pemakmuran rumah ibadah.

“Agar produknya adil dan merata untuk semua kalangan,” katanya.

Sementara sejumlah fraksi lainnya menyatakan setuju terhadap Ranperda Pemakmuran Masjid sebagai Ranperda usulan Komisi IV DPRD Loteng untuk dibahas menjadi Perda. (03)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.