Piye

KNPI Sebut Supremasi Hukum di Loteng Mandul, Ternyata Beberapa Kasus Ini jadi Patokan

SuaraLombok.com | Lombok Tengah - Sejumlah pihak kembali menyoroti lemahnya penegakan hukum di Lombok Tengah.

Bahkan, pemuda Loteng yang tergabung dalam organisasi kepemudaan KNPI Loteng ikut angkat suara.

Mereka mengatakan bahwa penegakan hukum di Loteng mandul. Padahal, slogan supremasi hukum selalu didengungkan dalam berbagai seminar, simposium, debat dan lain-lain.

Wakil Ketua KNPI bidang hukum, Ilham SH dalam pers rilisnya yang dikirim via WA menggunakan nomor ponsel Ketua KNPI, M Samsul Qomar melalui SQ Center: RealeseResmi (Group WA-Red) mengatakan, pada tataran aplikasi, penegakan supremasi hukum masih menjadi barang langka dan sulit diterapkan di lapangan.

“Slogan-slogan yang berapi-api dalam setiap pidato hanya masih sebatas lips service belaka,” tulisnya.

Menyoroti penegakan di Lombok Tengah, dia mengatakan jika pola penerapan hukum dan pelaksanaan UU atau Perda masih carut marut.

Produk-produk Perda yang telah dibuat banyak yang mandul bahkan kadang dilanggar.

“Mandul dalam arti kata tidak bergigi ketika diterapkan,” lanjut dia.

Bahkan, dia menyindir pihak Kepolisian dan kejaksaan yang awalnya diharapkan bisa membuat gebrakan progresif terkait beberapa masalah di Gumi Tastura ini semakin tak terasa geliatnya.

Lebih jauh terkait beberapa hal yang disoroti antara lain adalah mangkraknya penanganan kasus korupsi di Perusahaan Daerah Lombok Tengah Bersatu (Perusda LTB).

Dia mengatakan, kasus ini telah bergulir cukup lama bahkan meski berbagai pihak konon telah dimintai keterangan oleh kejaksaaan namun anehnya sampai saat ini belum ada satupun yang ditetapkan sebagai tersangka.

“Padahal penuntasan kasus ini sangat diharapkan oleh masyarakat mengingat keberadaan Perusda LTB yang mengelola anggaran cukup besar ini sangat strategis bagi peningkatan ekonomi masyarakat Lombok Tengah. Ada apa dengan semua ini? Kepolisian dan kejaksaan terlihat seperti tidak serius mengusut kasus tersebut, padahal kasus tersebut telah terang benderang,” tulisnya sejurus kemudian.

Selain kasus ini, kasus subsidi benih kedelai yang setiap tahun menuai masalah dan telah dilaporkan kepada pihak kepolisian juga menjadi sorotan tajam.

“Ternyata sampai saat ini kasus ini pun masih misterius karena tak satupun kasus yang telah di proses dan sampai dimeja persidangan,” herannya.

Belum lagi kasus adanya penghibahan asset daerah ke pihak lain tanpa melalui prosedur yang jelas.

Dikatakan Ilham dalam pers rilis itu, pihaknya mengkhawatirkan kemandulan penegakan hukum ini karena adanya intervensi politik.

“Kekhawatiran adanya intervensi politik pada pelbagai hal yang terjadi semakin menguat. Asumsi ini menjadi liar di masyarakat, sebenarnya apa yang terjadi. Perhelatan politik kedepannya disinyalir membuat kasus demi kasus seperti diendapkan. Walau masih bisa diperdebatkan, namun kekhawatiran ini masih bisa diterima pada konteks yang wajar,” curiganya.

Dia juga mengatakan jika kepolisian dan kejaksaan adalah lembaga negara yang independensinya masih sangat dipercaya oleh masyarakat.

Maka sangat tepat jika masyarakat berharap kedua institusi penegak hukum tersebut selalu bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya tanpa harus terbeban dengan instrumen-instrumen politik kepentingan individu ataupun kelompok.

“KNPI Lombok Tengah mendesak kepolisian dan kejaksaan untuk segera menuntaskan pelbagai masalah tersebut, agar kepastian hukum bisa segera terwujud,” desaknya. (03)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.