Piye

BWS NT1 Diduga Kerjakan Proyek Fiktif

BWS NT1 Diduga Kerjakan Proyek Fiktif
SuaraLombok.com | Mataram - Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara 1 (BWS NT1) diduga melaksanakan proyek fiktif di wilayah pulau Sumbawa - Nusa Tenggara Barat.

Dugaan ini dilontarkan oleh massa Front Pemuda Peduli Keadilan (FPPK) Pulau Sumbawa saat berunjukrasa di Mataram pada Senin (23/10).

"Terkait dengan ada beberapa pekerjaan yang dilakukan oleh BWS itu kita anggap fiktif," ungkap Koordinator Front Pemuda Peduli Keadilan (FPPK) pulau Sumbawa, Abdul Hatap kepada Suara Lombok.

Abdul Hatap mengaku FPPK Pulau Sumbawa sudah melakukan investigasi lapangan. Dari hasil investigasi, FPPK Pulau Sumbawa menduga banyak proyek yang bersumber dari APBN tidak di kerjakan oleh BWS NT1.

Dicontohkan, pekerjaan rehab sporadis jaringan irigasi desa Penyaring Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa dari tahun 2014 sampai dengan 2017 dianggap hanya membuang uang negara milliaran rupiah.

"Sekarang ini yang membuat krusial bagi kami tidak ada manfaat bagi masyarakat, kok pekerjaan itu tidak dilalui air sampai dengan hari ini, sementara pekerjaan ini diturunkan (anggaran-red) di situ saja dengan secara sembunyi," ujarnya.

Massa juga menduga di bidang operasional (OP) BWS NT1 mendapat anggaran negara setiap tahun untuk pemeliharaan di areal bendungan, seperti perambasan, pemeliharaan lampu, pengecatan pintu, dan pemeliharaan kantor itu semua fiktif dan tidak di kerjakan oleh Bidang OP. 

"Dan bagian OP, bagian pemeliharaan misalnya mengeluarkan sedimen atau kotoran di dalam irigasi itu tidak dilakukan," tambah Abdul Hatap.

Berkaca dari contoh persoalan tersebut, FPPK Pulau Sumbawa menyatakan tuntutan dan desakan sebagai berikut;
1. Mendesak kepada aparat penegak hukum untuk segera menyelidiki dan memproses terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pada pemeliharaan bendungan Batu Bulan, Mamak, Tiu Kulit, serta sejumlah proyek pembangunan dan pemeliharaan embung-embung yang tersebar di wilayah Kabupaten Sumbawa TA 2014-2016 yang dikerjakan oleh para kontraktor di bawah naungan BWS NT1.

2. Mendesak kepada aparat penegak hukum untuk segera menyelidiki dugaan pemberian uang suap yang dilakukan sejumlah oknum kontraktor kepada Kepala BWS NT1 dalam meloloskan peruhaan-peruhaan tertentu dalam memenangkan tender - tender proyek.

3. Mendesak kepada aparat penegak hukum untuk mengusut harta kekayaan kepala BWS NT1 yang di duga berasal dari tindak pidana korupsi dan dugaan pencucian uang.

4. Mendesak DPRD Provinsi NTB untuk bersurat dan membentuk pansus dalam investigasi terkait dengan pekerjaan-pekerjaan yang fiktif kepada Presiden RI, Gubernur NTB, DPRD NTB, Kejati NTB, Polda NTB, KPK RI, dan Kementerian Pekerjaan Umum RI, untuk dapat turun langsung ke lapangan atas pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan oleh BWS NT1 tahun 2013 s/d 2017 dalam hal ini milliaran anggaran negara di buang tidak ada manfaat.

5. Menolak pengerjaan proyek-proyek pembangunan dan pemeliharaan bendungan dan embung oleh BWS NT1 TA 2017 di kabupaten Sumbawa karena di duga terindikasi terjadi pengaturan pemenang proyek oleh BWS NT1 kepada kontraktor-kontraktor bermasalah, sehingga hanya menghamburkan anggaran negara.

6. Mendesak dan meminta DPRD, Gubernur, Kejati, Kapolda NTB serta KPK , dan Kementerian Pekerjaan Umum RI dalam hal ini BWS NT1 untuk mengembalikan milliaran uang negara atas dugaan KKN terkait dengan pekerjaan yang fiktif. 

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Provinsi NTB Abdul Hadi mengatakan akan menindaklanjuti aspirasi massa FPPK Pulau Sumbawa. Dijadwalkan pada hari Rabu mendatang, DPRD Provinsi NTB mempertemukan FPPK Pulau Sumbawa dengan BWS NT1 untuk hearing.

"Ini (aspirasi-red) baru kita terima, kami akan panggil BWS NT1, hari Rabu kita bertemu," ujar Abdul Hadi. (09)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.