Piye

Aset Krama Jaya Dimediasi

Aset Krama Jaya Dimediasi
SuaraLombok.com | Lombok Barat - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) memediasi sengketa terkait pengklaiman aset tanah milik Pemda yang ada di Krama Jaya Narmada.

Pasalnya tanah pecatu yang diklaim oleh salah seorang warga tersebut menimbulkan perselisihan di tingkat dusun.

Mediasi yang berlansung di Kantor BPKAD tersebut di hadiri langsung oleh pihak desa, pihak pengklaim, beserta Kabag Hukum Setda Lobar.

Pertemuan yang berlangsung kurang lebih sekitar satu jam lebih itu akhirnya selesai dengan tanpa perselisian.

Kabag Hukum Setda Lobar, H Bagus Dwipayana menerangkan, sebelumnya pihak Pemda Lobar menerima surat dari Pemdes setempat terkiat usulan mediasi.

“Karena sampai di desa mediasi tidak selesai, sehingga di bawalah ke Pemda,” terang Dwipayana saat di konfirmasi selepas mediasi.

Setalah menerima surat dari desa tersebut, Dwipayana mengatakan pihaknya bersama tim BPKAD turun langsung mengecek asset pemda tersebut.

Selain itu pihaknya melakukan pengumpulan informasi untuk kemudian menjadi bahan dalam mediasi yang akan dilakukan oleh Pemda.

“Akhirnya kita memperoleh informasi, langsung kita undang(pihak desa, pihak yang mengklaim) untuk melakukan mediasi di Pemda, pada hari ini,” ungkapnya.

Saat mediasi tersebut, Pihak Pemda dan pengklaim sama-sama menyodorkan data sebagai barang bukti untuk perbandingan.

Hanya saja data yang menjadi dasar warga itu mengklaim tidak sekuat data yang dimiliki oleh Pemda Lobar.

Pengklaim hanya menyodorkan alat bukti fotocopy Iuran Pembayaran Pajak daerah (IPDA) dan sisilah keluarga. Sedangkan Pemda sendiri menyodorkan Sertifikat yang dikeluarkan pada tahun 2000, neraca, dan buku kuning.

“Kita sandingkan dengan alat bukti kita, kita kasih tahu IPDA (Iuran Pembayaran Daerah) bukan bukti, karena ini hanya pembayaran pajak, itupun fotocopy. Alasannya dia yang asli masih di rumah,” ujarnya.     

Pada akhirnya dari mediasi tersebut pengklaim sepakat untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Pengklaim meminta kepada pemda Lobar memberikan waktu kurang lebih dua minggu untuk mengosongkan lahan tersebut.

“Dia minta dikasih waktu, dua minggu untuk menyelesaikan panennya dulu. Sebelum kita kosongkan tanah dulu itu sambil dia membawa alat bukti yang dia ngaku punya pipil, yang ketika ditanya mengaku lupa,” ujarnya.

Lahan asset Pemda di Krama Jaya Narmada yang diklaim oleh salah seorang warga itu sendiri memiliki luas 46 are. Pemda sendiri sempat menawarkan kepada warga tersebut untuk menyewa lahan asset pemda tersebut.

“Malah dia minta berapa sih jika disewakan oleh Pemda. Kita kasih tahu setahunnya segini. Kalau mau sewa silahkan bilang melalui Kades atau Kadusnya,” terangnya.

Sementara itu Sekretaris BPKAD Lobar, I Ketut Sandiasa menambahkan terkiat dengan penyewaan itu sendiri, hanya diperbolehkan selama setahun, baru bisa di perpanjang kembali setalah setahun. Hal ini seusuai dengan peraturan.

“Sudah ada surat dari Bupati dan Sekda, bahwa desa itu mengkordinir sewa lahan yang ada di desanya masing-masing. Khusus untuk desanya dan lurahnya,” jelasnya.

Terkait dengan persolan yang tadi tersebut, dia merasa ada miskomunikasi ditingkat desa. Namun pada intinya pada mediasi itu mereka menerima, karena tidak mempunyai alat bukti lain,” tandasnya. (05)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.