Piye

Perlindungan Anak Di NTB Butuh Sinergitas Maksimal

Perlindungan Anak Di NTB Butuh Sinergitas Maksimal
SuaraLombok.com | Mataram - Persoalan anak di NTB nampaknya semakin menghawatirkan, dalam minggu ini kita dikejutkan dengan sebuah fenomena anak-anak yang melakukan tindak pidana yakni di wilayah hukum Polres Lombok Tengah seorang anak kelas 6 SD yang baru berusia 13 tahun tertangkap tangan melakukan pencurian sebuah truk dump sedangkan di wilayah hukum Polres Mataram seorang anak yang baru berusia 11 tahun melakukan pemerkosaan terhadap 2 orang anak yang baru berusia 4 dan 5 tahun. 

Sungguh miris, fenomena tersebut bukan hal yang baru di NTB. Sepanjang tahun 2016  di pulau Lombok terdapat 224 anak yang melakukan tindak pidana dan di proses hukum. Kasus tersebut di dominasi kasus pencurian dan kekerasan seksual.

Hal tersebut disampaikan Dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram, sekaligus merupakan Koordinator Divisi Hukum dan Advokasi Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB, Joko Jumadi, saat di temui di Mataram, Kamis (28/9).

Joko Jumadi mengungkapkan proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum khususnya kepolisian sudah cukup optimal. Selain itu, Unit PPA sudah terdapat di masing-masing Polres kecuali di Polres Lombok Utara.

"Meskipun belum semua kasus anak ditangani oleh unit PPA itu karena beberapa kasus Anak yang melakukan tindak pidana ditangani oleh unit lain di luar unit PPA", ungkapnya.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh kepolisian daerah NTB beserta jajarannya dalam merespon berbagai persoalan anak, seperti penempatan polisi wanita di unit PPA Polres dan Polsek-polsek yang banyak terjadi kasus anak serta penempatan Bhabinkamtimas di masing-masing desa namun hal tersebut tidaklah cukup.

"Penanganan Anak-anak yang melakukan tindak pidana tidak cukup dengan penanganan proses hukum, seorang anak yang melakukan tindak pidana pada hakekatnya juga merupakan korban dari tidak terpenuhinya hak-hak anak", ujarnya.

Joko menyampaikan faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana adalah pola pengasuhan yang salah, bahwa sebagian besar anak pelaku tindak pidana mendapatkan pengasuhan yang tidak kondusif mereka tidak mendapatkan pengasuhan yang optimal dari orang tua.

"Banyak diantara mereka adalah “anak Papuq” (anak yang ditinggal oleh orang tuanya menjadi TKI di luar negeri atau ditinggal orang tuanya Karena sudah menikah lagi)", ujarnya

Selain hal itu, pengawasan terhadap anak juga menjadi problem yang cukup penting disebabkan ketiadaan orang tuanya tersebut. Faktor lainnya yaitu perilaku social masyarakat dan lingkungan di sekitar anak.

Joko Jumadi mengungkapkan bahwa anak-anak yang melakukan tindak pidana banyak disebabkan Karena pengaruh negative di lingkungan sekitarnya, seperti pergaulan anak yang menyebabkan budaya konsumerisme dan hedonism (pandangan yang menganggap materi dan kesenangan sebagai tujuan hidup-red) yang tidak dapat dipenuhi oleh keluarganya sehingga mencuri menjadi salah satu pilihan untuk memenuhi kebutuhannya tersebut.

Faktor ketiga yaitu eksploitasi orang dewasa, dalam beberapa kasus yang didampingi oleh LPA NTB ditemukan fakta bahwa beberapa anak yang melakukan tindak pidana pencurian atau Narkotika ternyata ada orang dewasa sebagai aktor intelektualnya, sayangnya seringkali aktor intelektual tersebut tidak tersentuh hukum.

Keempat Penanganan anak rentan belum menjadi prioritas pemerintah, penanganan anak-anak yang rentan melakukan tindak pidana belum sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah, anak-anak TKI atau anak-anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya yang kemudian diasuh oleh neneknya merupakan anak yang mempunyai kerentanan baik sebagai korban maupun sebagai pelaku tindak pidana.

Dengan melihat berbagai factor penyebab tersebut, sambung Joko, maka intervensi untuk penanganan anak-anak itu juga tidak bisa hanya dilakukan untuk merehabilitasi anak-anak tersebut namun juga harus dilakukan untuk merehabilitasi  keluarga dan perilaku sosial masyarakat.

Joko menyayangkan berbagai layanan yang ada di pemerintah masih bekerja secara sektoral dan partial sehingga hasil yang dicapai pun tidak optimal.

"Dinas Sosial asyik dengan urusan tupoksinya sendiri, dinas Pendidikan dan kebudayaan asyik dengan dunia pendidikannya, Dinas Kesehatan juga asyik dengan dunianya sendiri, mereka seringkali lupa bahwa persoalan anak hampir selalu beririsan dengan tupoksi mereka masing-masing", tandasnya.

Mereka lupa bahwa persoalan anak tidak mempunyai faktor penyebab tunggal serta tidak dapat diselesaikan oleh satu OPD melainkan harus dikerjakan secara Bersama-sama.

"Untuk itu diperlukan sebuah system pendekatan integrative dan holistik dalam perlindungan anak yang mengintegrasikan system peradilan anak dengan Sistem kesejahteraan sosial anak dan keluarga serta system perubahan perilaku social masyarakat", pungkasnya.

Dengan mengintegrasikan system tersebut diharapkan penanganan anak pelaku tindak pidana tidak sebatas mengintervensi si anak tetapi juga melakukan intervensi kepada keluarga si anak.

Selain itu intervensi tidak hanya sebatas pada penanganan setelah terjadinya kasus namun juga intervensi primer dan sekunder yang meliputi pencegahan umum berupa sosialisasi dan edukasi serta penanganan anak yang rentan melakukan tindak pidana.

Integrasi system peradilan anak dengan system perubahan perilaku social masyarakat diharapkan dapat mengintervensi perubahan perilaku-perilaku sosial masyarakat yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana serta menghambat proses perlindungan dan pemenuhan hak anak menuju perilaku social masyarakat yang mendukung perlindungan dan pemenuhan hak anak. 

Sejalan dengan pendekatan tersebut maka tidak cukup peran lembaga penegak hukum saja dalam penanganan kasus anak, diperlukan peran-peran lembaga/institusi lain yang bergerak secara holistik dan integrative dalam melakukan pencegahan, penanganan kerentanan anak serta merespon segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak. (cr-04)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.