Piye

Penunjukkan Sekwan KLU Disoal Dewan, Ini Penyebabnya

Penunjukkan Sekwan KLU Disoal Dewan, Ini Penyebabnya
SuaraLombok.com | Lombok Utara - Penunjukan Jabatan Sekretaris Dewan DPRD Kabupaten Lombok Utara yang selama ini masih kosong akan segera diputuskan oleh pemerintah. Indikasi ini menguat setelah Bupati KLU Najmul Akhyar bersama pimpinan dewan melakukan pertemuan belum lama ini. Hal ini dibenarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) KLU M. Najib, Jumat kemarin.

"Iya benar memang Kemarin kami sudah adakan pertemuan, kapan akan ditentukan kita masih tunggu Bupati pulang dulu dari China," ungkap Najib

Menurutnya, keputusan siapa yang akan ditunjuk menjadi Sekwan tersebut tidak harus menunggu rekomendasi DPRD. Sebab Bupati hanya harus berkonsultasi dan tidak perlu menerima rekomendasi apapun.

Diketahui, saat ini Plt. Sekwan yaitu Kartadi Haris yang merangkap sebagai kepala kantor perpustakaan daerah Lombok Utara. Belakangan ini pemerintah sudah mengusulkan tiga nama yang masuk dalam panitia seleksi (pansel) yang digelar beberapa waktu lalu.

Dari proses tersebut muncul tiga nama yakni Kabag Ekonomi Ahmad Sujanadi, Alfrida Fitri sebagai Sekcam Pemenang, dan Kawit Sasmito yang sekarang menjabat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) KLU. Namun mengingat Kawit sudah dilantik sebagai Kepala Dinas, maka calon tersebut menyisakan dua nama.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi I DPRD Lombok Utara Ardianto SH justru menyebut jika pemerintah tidak bisa menjalankan putusan penunjukkan Sekwan tanpa prosedur sebagaimana diatur dalam undang-undang. Padahal, UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah menegaskan eksekutif mesti mengajukan tiga nama dan bukannya dua nama saja.

"Dalam pasal 205 ayat 2 itu sudah jelas pemerintah harus mengusulkan tiga nama. Kalau kurang ya harus ditambah lagi," ujarnya.

Ardianto menegaskan, dalam UU itu juga pemerintah harus menimbang rekomendasi yang dilakukannya oleh DPRD untuk mengambil keputusan. Artinya alasan konsultasi yang dijelaskan Kepala BKD hanya bersifat lisan dan tidak bisa dijadikan sebagai acuan.

"Tapi lain lagi persoalannya kalau ada rekomendasi dari KASN langsung secara tertulis dan itu bisa dijadikan landasan," imbuhnya.

Lebih jauh adrianto menuturkan Jangan melanggar undang-undang di dalam aturan pemerintah harus melihat rekomendasi dewan dulu. Seharusnya mekanisme dan prosuder harus dijalankan dengan baik," tandasnya. (Cr -08)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.