Piye

Minimnya PAD Lobar Disorot Dewan

Minimnya PAD Lobar Disorot Dewan
SuaraLombok.com | Lombok Barat - Minimnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) pemerintah daerah Lombok Barat kembali mendapat sorotan Legislatif. Pasalnya dalam periode tahun 2017 ini PAD Lobar yang hanya 47 persen dari target justru dinilai tidak sinkron dengan rasionalisasi Belanja daerah.

Menciutnya PAD tahun 2017 ini menjadi bola panas dan menjadi blunder di kalangan Dewan terkait lemahnya kinerja pemda Lobar dalam menggenjot dinamisasi pendapatan asli daerah dari tahun pertahunnya.

“Ini otomatis akan sangat berdampak kepada belanja daerah yang secara komulatif jauh dari target," ungkap H. Ahmad Jaenuri selaku komisi 2 DPRD Lobar dari farksi PPP, Selasa (5/9).

Fokus pada hal tersebut Ahmad mengaku akan memberikan teguran keras terhadap pemerintah daerah, dan mensuport agar lebih bersinergi dalam menyikapi menurunnya PAD tersebut, karena berkaitan dengan kemampuan belanja daerah.

" Pemda itu kayak kolak kerjanya, disahkan melalui APBD namun tidak bisa dikaitkan karena uang tidak ada,ini fatal,” cetusnya.

Dugaan tidak maksimalnya capaian pendapatan daerah dari sektor retribusi pajak dan sektor lainnya, menurut Ahmad justru akan berdampak pada penilaian tidak baik dari masyarakat. Karena semestinya memasuki bulan ke delapan jumlah PAD yang masuk idealnya 75 persen, namun justru hanya bisa terkumpul 47 persen saja. “Nah ini sisanya kemana,” bebernya.

Lepas dari itu semua, Pihak Dewan tetap akan memantau perkembangan PAD tersebut hingga satu atau dua bulan ke depan, terutama langkah yang akan diambil pihak Bapeda untuk memaksimalkan pendapatan tersebut agar mencapai target. “Karena saya liat yang namanya pajak, apalagi pajak perhotelan dia rutinitas pembayarannya setiap bulan, jadi harus ditegaskan itu" pungkasnya. (05)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.