Piye

Hari Tani Nasional, FPR NTB Gelar Diskusi Publik

Hari Tani Nasional, FPR NTB Gelar Diskusi Publik
SuaraLombok.com | Mataram - (27/9), Front Perjuangan Rakyat (FPR) NTB menyelenggarakan diskusi publik bertema Implementasi Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Terhadap Skema Monopoli Lahan dan Sengketa Agraria di Nusa Tenggara Barat. Bertempat di Fakultas Hukum Universitas Mataram, diskusi ini menjadi rangkaian dalam memperingati Hari Tani Nasional ke 57 di NTB.

Di moderatori Habibi, SH, diskusi ini menghadirkan pemateri yaitu dari Dosen di Fakultas Hukum Universitas Mataram Dr. Widodo Dwi Putro, SH., M.Hum, Zuki Zuarman selaku koordinator Front Perjuangan Rakyat NTB dan Ketua AGRA Wilayah NTB serta Zul Hamawadi, SH selaku koordinator Front Mahasiswa Nasional Wilayah NTB.

Sebanyak 55 peserta hadir di dalam diskusi publik ini. Diantaranya dari perwakilan organisasi seperti BEM Universitas Mataram, BEM Pertanian Universitas Mataram, PMKRI, HIMMAH NW Anjani, Imahunggarapa, BSS, Forjust, LBH Reform, HMI, Pilar Seni, FMN, Seruni, Dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram dan mahasiswa umum.

Dalam kegiatan ini, pemateri pertama Dr. Widodo Dwi Putro SH.,M.Hum menyampaikan materi “UUPA: Antara Seharusnya dan Senyatanya”. Pemateri Kedua Zuki Zuarman menyampaikan materi tentang “Persoalan Konflik Agraria di NTB”. Dan pemateri ketiga yaitu Zul Harmawadi, SH menyampaikan materi tentang “Problem Pokok Pemuda Mahasiswa dan Pentingnya Mahasiswa Terlibat Dalam Penyelesaian Konflik Agraria”. 

Setelah ketiga pemateri selesai menjelaskan materinya masing-masing, kemudian moderator memberikan kesempatan kepada peserta diskusi untuk bertanya maupun memberikan pandangan. 

Diskusi ini berjalan sangat aktif dari seluruh peserta beberapa mengajukan pertanyaan seputar agraria, seperti pandangan hukum dan soal penyelesaian konflik.

Dari diskusi publik yang berjalan sampai dua jam tersebut menghasilkan beberapa kesimpulan terkait dengan Implementasi Undang Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960 terhadap skema monopoli lahan dan sengketa agraria di Nusa Tenggara Barat antara lain :

UUPA nomor 5 tahun 1960 adalah produk hukum yang masih relevan dan harus di jalankan oleh pemerintah sebagai jawaban untuk menghapus monopoli tanah.

Reforma agraria Jokowi adalah reforma agraria palsu yang harus di hentikan pelaksanaannya karena hanya memberi ilusi bagi rakyat atas persoalan mendasarnya.

Reforma agraria sejati adalah bukan hanya menjadi perjuangan kaum tani saja tetapi reforma agraria sejati adalah menjadi perjuangan dan kepentingan bangsa sebab reforma agrarian sejati adalah agenda bangsa, karena reforma agraria sejati berbicara tentang kedaulatan bangsa. (09)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.