Piye

Gabungan Komisi Koreksi Sejumlah Anggaran

Gabungan Komisi Koreksi Sejumlah Anggaran
SuaraLombok.com | Lombok Tengah - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Tengah menggelar sidang paripurna guna menyampaikan laporan gabungan komisi DPRD terhadap pembahasan nota keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lombok Tengah tahun 2017.

Dalam Laporan tersebut, M.Tauhid selaku Juru Bicara (Jubir) Gabungan Komisi memaparkan bahwa pembahasan nota keuangan dan Ranperda di tingkat komisi- komisi Dewan, telah dilakukan melalui berbagai konsultasi dengan SKPD mitra kerja masing- masing, dan Tim anggaran pemerintah daerah secara bersama untuk memperoleh kesepahaman bersama.

“Hasil pembahasan masing- masing komisi itu, diformulasikan dalam bentuk laporan komisi yang selanjutnya disampaikan melalui rapat gabungan komisi untuk dilakukan sinkronisasi antar satu komisi dengan komisi lainya,”ujarnya.

Dimana dalam rapat gabungan tersebut untuk mensinkronisasi hasil pembahasan komisi I, komisi II, komisi III dan komisi IV. Hal tersebut dilaksanakan dengan senantiasa memperhatikan dokumen KUA dan PPAS RAPBD serta nota keuangan dan Ranperda tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2017 tersebut.

Dimana dalam rapat Komisi I didapatkan informasi pelaksanaan program kerja yang sudah berjalan serta mencatat persoalan yang perlu mendapat perhatian. Untuk itu, dalam mengkaji usulan program maka komisi I telah melakukan koreksi terhadap beberapa program yang ada. “Terhadap Sekret DPRD Lombok Tengah dengan pagu  tambahan   sebesar Rp 2.976.180.000 dan telah terdisteribusi sedemikian rupa, namun masih perlu membutuhkan anggaran untuk membiyayai beberapa kegiatan yang dipandang sangat penting,” ujarnya.

Untuk mengakomodir kebutuhan tersebut, oleh Komisi I meminta Sekertariat DPRD untuk melakukan efisiensi antar kegiatan pada APBD 2017 yang sedang berjalan. Dari hasil efisiensi anggaran tersebut diperoleh anggaran sebesar Rp.1.012.032.000 dan dialokasikan kembali untuk memenuhi kebutuhan sebesar Rp.687.032.000 .

“Selisihnya sebesar Rp.325.000.000 diarahkan untuk mendukung kegiatan DPMPD yang menurut komisi I dan TPAD sangat prioritas dan Urgen,”tambahnya

Sementara dari koreksi komisi II telah diperoleh dana terkoreksi sebesar Rp 2.023.618.500 yang bersumber dari rasionalisasi beberapa kegiatan SKPD. Dana yang terkoreksi tersebut selanjutnya dialokasikan kembali seluruhnya untuk mendukung program yang menurut komisi II sebagai prioritas dan urgen.”Anggaran yang terkoreksi tersebut kemudian dialokasikan kembali seluruhnya kepada masing- masing SKPD,”tambahnya.

Sementara untuk Komisi III bahwa  total belanja langsung pada dinas PUPR dalam APBD murni sesuai RKA perubahan APBD Tahun anggaran 2017 sebesar Rp 237.097.830.000 berubah menjadi Rp 290.386.087.552 atau dalam perubahan APBD tahun anggaran 2017 bertambah sebesar Rp 53.288.257.552.

“Sesuai pembahasan komisi III dan dinas PUPR terkoreksi sebesar Rp 20 juta untuk selanjutnya dialokasikan ke kegiatan pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan di Dinas perumahan dan pemukiman, sehingga alokasi pagu anggaran  untuk PUPR berubah menjadi Rp 290.366.087.552,” tambahnya.

Sementara, berdasarkan rapat komisi 1V diputuskan beberapa hal, diantaranya dari sisi pendapatan, terdapat penambanah target penerimaan retribusi daerah yang bersumber dari Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD yang selanjutnya diarahkan kepada belanja langsung pada BULD-Puskesmas sebesar Rp 521.442.115.

”Pada beberapa SKPD terjadi rasionalisasi, baik yang diakibatkan oleh adanya pengurangan maupun pegeseran antar kegiatan, baik dengan rincian yang ada dimasing- masing dinas,” tambahnya.

Usai menyampaikan laporan tersebut, semua dewan dan SKPD sepakat untuk selanjutnya dijadikan sebagai Peraturan Daerah (Perda). (03)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.