Piye

Dewan Loteng Anggap Merger BPR NTB Janggal

Dewan Loteng Anggap Merger BPR NTB Janggal
SuaraLombok.com | Lombok Tengah - Proses merger Bank Perkreditan Rakyat (BPR) NTB yang sekaligus peningkatan status menjadi Perseroan Terbatas (PT) dianggap janggal DPRD Loteng.

Sejumlah kejanggalan ditemukan Komisi II DPRD Loteng saat melakukan rapat konsultasi bersama pihak BPR Loteng, Selasa (26/9).

Ketua Komisi II, M Samsul Qomar membeberkan, dari rapat bersama pihak BPR, pihaknya mengetahui jika proses merger dan peningkatan status menjadi PT terindikasi ada ‘permainan’ oleh sejumlah oknum.

“Ada indikasi seperti itu setelah kami bahas tadi (Bersama BPR Loteng-Red),” ungkap Qomar dalam konfrensi pers di ruang kerjanya.

Kejanggalan yang dirasakan antara lain, perubahan status menjadi Perseroan Terbatas (PT) tidak melalui mekanisme yang ada.

“Seharusnya jadi PD dulu dong, ini malah langsung keluar SK dari Gubernur untuk jadi PT,” beber Qomar.

Tidak hanya itu, pihaknya mendapat informasi jika BPR Loteng ternyata tidak dilibatkan dalam konsul merger.

“Seharusnya dilibatkan dong, kan jadinya ada apa ini,” curiganya.

Lebih parah, salah satu oknum pejabat di Pemprov yang membidangi persoalan ini dikabarkan meminta uang sebesar Rp. 800 juta.

“Tetapi pengakuan BPR Loteng baru menyerahkan Rp. 100 juta,” bebernya.

Uang itu, lanjut dia diminta oknum pejabat di Pemprov dengan alasan untuk studi banding dan lain sebagainya. Menurutnya, hal itu sangat tidak masuk akal.

“Dan kami minta mereka jangan sampai memberikan lagi, itu tidak jelas walaupun katanya ada untuk peruntukan ini itu,” tegas Qomar.

Kejanggalan selanjutnya, lanjut Qomar, di SK peningkatan status itu, ada beberapa pejabat struktural yang menurut informasi diisi oleh pejabat yang tidak lulus fit and proper test.

“Bahkan ada katanya dari keluarga pejabat. Ini kan aneh, sudah tidak lulus fit and proper test, ada hubungan keluarga juga,” tambahnya.

Atas dasar itu, BPR Loteng diminta tidak ikut dalam proses marger. Karena tanpa harus ikut marger, BPR Loteng diyakini mampu lebih baik.

“Intinya ini sudah tidak beres, mending jangan ikut merger,” tegasnya lagi.

Terlebih lagi saat ini, BPR Loteng sudah bisa menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup signifikan. Sekitar Rp. 30 Miliar per tahun.

“Selama ini penyertaan modalnya cuma Rp. 12 Miliar saja bisa sumbang Rp. 30 Miliar, kita dorong Pemkab tambah penyertaan modal jadi Rp. 30 Miliar,” cetusnya. (03)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.