Piye

AKAD Lobar Klaim jadi Penentu Bupati

AKAD Lobar Klaim jadi Penentu Bupati
SuaraLombok.com | Lombok Barat - Perkembangan dinamika politik pemilihan calon Bupati Lobar yang akan dihelat pada bulan Juli 2018, berbagai cara para bakal calon meraih, merebut, menaruh dan meyakini hati masyarakat agar bisa dipilih sehingga mendapatkan kemenangan dalam perhelatan politik lokal tersebut.

Atas kondisi tersebut, Forum Asosiasi Kepala Desa (AKAD) Lombok Barat memandang perlu memberikan pandangan luas kepada masyarakat supaya tidak terpedaya dengan situasi perkembangan politik, yang bisa menimbulkan ketidak-cerdasan masyarakat dalam memilih pemimpinnya.

“Rakyat harus bisa memilih calon pemimpin (bupati) yang benar-benar layak memimpin Gumi Patut Patuh Patju lima tahun kedepannya. Sebab, elektabilitas seorang memimpin harus mampu mengimbangi daerah kita yang sudah berusia 58 tahun ini,” kata Ketua AKAD Lombok Barat Muhammad Zaini, S.Ip. pada Selasa (19/9).

Menurut Zaini, perhelatan politik yang masih panjang ini sudah berbagai strategi yang dilakukan para bakal calon, antara lain saat ini sudah ramai para bakal calon mulai melakukan survey dengan menggunakan lembaga survey yang dibiayai oleh bakal calon sendiri.

Dari hasil lembaga tersebut kemudian dijadikan dasar bersosialisasi kepada masyarakat agar semakin meyakini bakal calon tersebut layak menjadi bupati. Padahal, belum tentu hasil survey tersebut bisa benar-benar valid.

“Sebab, kami di desa yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, tidak pernah terdengar melakukan survey. Sehingga kami menegaskan, bahwa tanpa survey pun kami sebenarnya sudah mengetahui siapa yang layak menjadi Bupati Lombok Barat pada tahun 2018 mendatang,” tegasnya.

Dikatakan Zaini, pihaknya mengetahui siapa yang layak sebab semua pemilih itu berada di desa dan masyarakat bersentuhan langsung dengan Kades.

Jumlah daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 475.028 dari jumlah penduduk kurang lebih 644.586 jiwa yang sebagian besar bertempat tinggal di perdesaan bukan perkotaan.

Selain itu, pihaknya juga mengikuti perkembangan politik dengan cara berkoordinasi.

“Desa sekarang tidak lagi menjadi objek, tetapi desa menjadi subjek. Sehingga kami bisa menentukan siapa yang layak menjadi bupati,” katanya.

Oleh karenanya, pihaknya menegaskan desa harus diberikan kewenangannya sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang otonomi desa.

“Bukan diintervensi, ditekan maupun diskriminalisasi,” tandasnya.

Kemudian, pihaknya juga menyoroti maraknya penggunaan medsos salah satunya akun facebook yang digunakan para pendukung calon tertentu. Ada bakal calon yang menjadikan hal ini tolak ukur, padahal tidak semua masyarakat Lombok Barat melek medsos. Sehingga kurang pantas akun facebook atau lainnya menjadi acuan dalam melihat elektabilitas bakal calon.

"Lombok Barat tidak seperti Jakarta,” tukasnya.

Selanjutnya, pihaknya juga berharap kepada media mainstrem bisa memberikan pemberitaan yang objektif tanpa memandang bakal calon tertentu. Sehingga pemberitaan yang dibaca masyarakat bisa mencerdaskan dalam memilih pemimpinnya.

“Kami harap juga kepada media mainstrem bisa mengawal terus proses perhelatan ini tanpa memandang siapa bakal calonnya, guna memberikan penyeimbangan dalam pemberitaan,” harapnya. (05)

Baca juga Pilbup Lobar :

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.