Piye

TGB Respon Santai Kritikan PDIP

TGB saat di wawancara
SuaraLombok.com | Mataram - Lecutan Kritik Politisi Senior yang juga Ketua DPD PDIP NTB, Rahmat Hidayat yang mengkritisi kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, TGH. M. Zainul Majdi - H. M. Amin yang diklaim gagal, ditanggapi santai oleh cucu pendiri NWDI/ NBDI tersebut.

Menanggapi kritikan pedas yang menilai kinerja dirinya dan wakilnya, TGB menyatakan setiap partai politik berhak menilai setiap kinerja pemerintah daerah, obyektif atau tidak cukup publik yang menilai.

"Kalau saya sih lebih suka kita bicara satu-satulah supaya lebih objektif"," ungkap TGB saat dikonfirmasi Suara Lombok.

Terkait penjualan saham yang dipersoalkan, Gubernur menyatakan semuanya telah dilakukan dengan kesepakatan bersama, karena dalam prosesnya tiga pemilik saham yakni pihak Provinsi NTB, Kabupaten Subawa Barat dan Kabupaten Sumbawa setuju untuk melepas saham tersebut. Dengan perhitungan hasil penjualan saham tersebut disepakati akan diinvestasi dan bisa menjadi kekayaan daerah yang memiliki manfaat jangka panjang.

"Kalau dua Bupati ini mau tidak mau, tidak akan terjadi penjualan saham, karena Provinsi cuma 40. Sebelum saya tanda tangan, saya sudah lihat kedua tanda tangan Bupati, artinya sudah ada persetujuan", bebernya.

Lebih jauh TGB menjelaskan jika memang PDIP menolak penjualan saham. Tidak mungkin Bupati KSB dan Sumbawa akan menandatangani penjualan saham tersebut. Terlebih kedua Bupati tersebut adalah justru Kader PDIP.

"Kalau sikap politk terlalu berlebihan nanti masyarakat akan anggap seperti anak kecil", imbuh gubernur sembari mengajak semua pihak khususnya partai politik untuk menjaga sikap yang wajar dan proporsional dalam melakukan kritik serta menjaga akal sehat.

Sebelumnya Ketua DPD PDIP NTB, Ramat Hidayat, mengkritisi pemerintahan TGH. Zainul Majdi - H. Muh. Amin yang dinilainya gagal. Dalam pernyataan sikapnya yang dilansir sejumlah media lokal di NTB menilai, dalam pemerintah periode keduanya, TGB telah melakukan kesalahan karena mengatasnamakan Pemerintah Provinsi NTB melakukan penjualan saham sebanyak enam persen yang dimiliki daerah dengan tidak berdasarkan pada mekanisme peraturan perundang-undangan.

Tak hanya itu, Rahmat juga mempertanyakan penjualan aset di Bandara Internasional Lombok yang digunakan PT Angkasa Pura (AP), yang dinilai dijual dengan perhitungan sepihak, serta penjualan aset milik  provinsi lainnya yakni tanah seluas 1.175 hektar yang sebelumnya dikuasai Bali Tourism Developmen Coorporation (BTDC) kemudian diserahkan kepada BUMN yang saat ini dikelola pihak ITDC. (cr-04)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.