Piye

Ternyata di NTB Angka Kemiskinan Masih Sulit Diturunkan

SuaraLombok.com | Mataram - Gubernur NTB, TGB Zainul Majdi melalui Kepala Bappeda Provinsi NTB, Ir. Ridwan Syah, MSc. MM., MTP mengakui sejumlah indikator penurunan kemiskinan di NTB masih belum tercapai.

Dari 31 indikator yang dijadikan acuan dalam RPJMD Tahun 2016, yang sudah tercapai baru 19 indikator atau 61,29 persen saja.

10 indikator lainnya atau 32,25 persen belum tercapai dan dua indikator lainnya  atau 6,45 persen belum dirilis oleh BPS.

“Dalam sisa waktu yang tak banyak, kita tetap harus optimis bisa mencapai sisa indikator yang belum tercapai,” ucap kepala Bappeda dalam penyampaian Progres indikator kinerja Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2013-2018 mengenai Pencapaian Visi-Misi Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) di Kantor Gubernur, Selasa (15/8).

Dari 10 indikator yang belum tercapai, tedapat 4 indikator yang memang harus membutuhkan usaha lebih yaitu indikator penurunan angka kemiskinan.

Selain itu, ada beberapa indikator yang mengalami kemajuan namun tidak seperti harapan, yakni usia harapan hidup, dan revalensi kurang gizi dan persoalan buta huruf.

“Untuk mencapai target, kita harus menyelesaikannya dan kita  masih berhutang sekitar 3,7 persen. Ini dirasa berat dan sudah kita laporkan pada Gubernur,” ujarnya.

Angka kemiskinan, lanjut dia, pada dasarnya berpengaruh pada ketiga indikator tersebut.

Dan tidak hanya itu, angka kemiskinan berkaitan juga dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

“Walaupun angka kemiskinan cukup tinggi, tapi NTB merupakan Provinsi yang paling progresif menurunnya secara nasional menurut TNP2K,” ungkapnya.

Dari data yang diperoleh, diketahui indikator yang sudah tercapai adalah penurunan jumlah konflik sosial, penanganan pelanggaran perda dan pergub, tingkat pengangguran terbuka, pola pangan harapan, kunjungan wisatawan, penanganan masalah kesejahteraan sosial, penyelesaian aduan pelayanan publik, kunjungan layanan NTB online, rasio elektrifikasi, cakupan air bersih perkotaan, penanganan rumah tidak layak huni, jamban keluarga, pendidikan, penerapan pendidikan karakter dan nilai budaya lokal, pranata adat yang terbentuk, pendaftaran HaKI karya daerah, jumlah angkutan udara dan laut, dan mata air terlindungi.

Selain itu, indikator yang belum mencapai target adalah pertumbuhan ekonomi non tambang, angka kemiskinan, laju investasi, pertumbuhan PAD, jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap, cakupan air bersih pedesaan, buta huruf, usia harapan hidup, prevalensi kurang gizi, dan rata-rata usia kawin perempuan.

Sedangkan dua indikator yang belum dirilis BPS adalah indikator pengeluaran perkapita, dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. (cr-04)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.