Piye

Target PAD Melejit

Target PAD Melejit
SuaraLombok.com | Lombok Tengah - Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Loteng mengalami peningkatan sebesar Rp.84.080.579.228,42.

Sebelumnya, target PAD sebesar Rp .833.758.150.546,31 dan naik menjadi Rp 1.917.838.729.774,73.

Hal itu disampaikan langsung oleh Wakil Bupati Lombok Tengah (Loteng), L. Fathul Bahri dalam sidang paripurna terkait penyampaian rancangan kebijkanan umum perubahan APBD dan Prioritas dan Plapon anggaran sementara perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Lombok tengah tahun anggaran 2017.

Disampaikan, penambahan target PAD disebabkan adanya penyesuaian target terhadap beberapa komponen pendapatan daerah.

Dana tersebut nantinya bersumber pada penambahan target pajak daerah yaitu dari pajak hotel, pajak restoran, penerangan jalan, parkir dan pendapatan biaya perolehan hak atas tanah.

Selain itu adanya penyesuaian target retribusi daerah yakni retribusi pengendalian menara telekomunikasi, terminal dan ijin masuk tenaga asing dan lainnya.

“Adanya penambahan target pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diantaranya dari bagian laba atas penyertaan modal pada PT BANK NTB, PD BPR LKP Lombok Tengah serta target lain-lain PAD yang sah yakni dari pendapatan dana bantuan operasional sekolah,” ungkapnya.

Selain itu, dengan adanya dana perimbangan dengan target semula sebesar Rp. 1.493.293.040.000 menjadi Rp 1.476.516.655.649 dimana dana tersebut berkurang sebesar Rp 16.776.384.351 yang meliputi pengurangan besaran target pendapatan bagi hasil pajak yang bersumber dari DBH-CHT sebesar Rp 4.731.946.000.

“Ketentuan ini mengacu pada SK gubernur NTB nomor 525.23.54 tahun 2017 serta penambahan target yang bersumber dari beberapa komponen pendapatan dana bagi hasil pajak sebesar Rp 7.894.159.011 serta peraturan menteri keuangan nomor 19/PMK.07/2017 tentang rincian kurang bayar dana bagi hasil menurut Provinsi atau kabupaten atau kota yang dialokasikan dalam APBN 2017,” tambahnya.

Asumsi pengurangan pendapatan dana alokasi umum tahun anggaran 2017 sebesar Rp 20.000.000.000 berdasarkan kebijakan pusat yang menyatakan bahwa  pagu dana alokasi umum bersifat dinamis, dimana besaran pagu dan realisasi penyaluran dana alokasi umum per daerah akan mengikuti dinamisasi perkembangan pendapatan dalam negeri.

“Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam peraturan mentri keuangan nomor 50/PMK.07/2017 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa,” tutupnya. (03)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.