Piye

Poltekpar Sedot Lahan Pertanian, Langkah Pemkab Ini Terbilang Nekat

Poltekpar Sedot Lahan Pertanian, Langkah Pemkab Ini Terbilang Nekat
SuaraLombok.com | Lombok Tengah - Pembangunan Poltekpar di lahan seluas puluhan hektare dipastikan menyedot lahan pertanian.

Pemprov NTB mendesak Pemkab membuat regulasi untuk alih fungsi lahan produktif. Hal itu disambut oleh Pemkab Loteng dengan berbagai pertimbangan.

Dikatakan Sekda Loteng, HM Nursiah pada sejumlah awak media, desakan dari Pemprov NTB memang bisa saja dilakukan.

Bahkan, saat ini sudah ada rencana untuk membuat Ranperda terkait alih fungsi lahan pertanian sebagai penyempurna dari Perda nomor 7 tahun 2011 tentang tata ruang yang sudah ada.

“Kita apresiasi instruksi Pemprov itu, tapi kita juga punya pertimbangan dulu baru buat regulasi,” ungkapnya.

Dijelaskan, pembuatan Ranperda harus didasari pada kebutuhan mendasar. Termasuk mengenai lahan pertanian yang saat ini sudah mulai terkikis dengan banyaknya pembangunan.

Hanya saja, jika kemudian hal itu harus menjadikan masyarakat membuka lahan baru dengan membuka lahan di bukit dan pegunungan, maka hal itu harus segera ditindak lanjuti.

“Ini yang masih kami cari solusinya saat ini, kami ingin yang terbaik juga untuk masyarakat dan daerah, apalagi kita targetnya swasembada beras,” sambungnya.

Pihaknya akan berupaya untuk mengajukan Ranperda itu kepada legislatif meskipun segala kemungkinan termasuk penolakan akan diterima oleh Pemkab sendiri. (03)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.