Piye

LPSK dan Unram Bergandengan Tuntaskan Perdagangan Manusia

LPSK dan Unram Bergandengan Tuntaskan Perdagangan Manusia
SuaraLombok.com | Mataram - Daerah Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai basis TKI nomer tiga di Indonesia, menjadikan juga NTB sebagai daerah yang banyak terjadinya perdagangan orang.

Oleh karenanya, untuk menumbuhkan partisipasi semua pihak dalam lingkungan masyarakat untuk meningkatkan jangkauan dan pelayanan terhadap saksi dan korban perdagangan orang, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bekerjasama dengan Universitas Mataram (Unram) mengadakan Pelatihan untuk para Kader Pendamping Saksi dan Korban.

“Layanan bagi saksi dan korban tindak pidana, khususnya dalam tindak pidana perdagangan orang, sulit dilakukan LPSK sendirian, namun memerlukan dukungan dan peran serta dari berbagai elemen,” ujar Ketua LPSK Pusat, Abdul Haris Semendawai dalam membuka Pelatihan Untuk Pelatih (Training On Trainers) Kader Pendamping Saksi dan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Mataram, Senin (21/8).

Dengan dilakukan kegiatan pelatihan ini, diharapakan para kader pendamping yang diberikan pelatihan dapat menjadi pelatih bagi pegiat dan pemerhati korban perdagangan orang.

“Peserta pelatihan sebagai kader pendamping diharapkan menjadi ujung tombak penanganan korban perdagangan orang,” tuturnya.

Baca juga :

Selain itu, Ketua LPSK itu meminta peserta pelatihan dapat melakukan rujukan penanganan lebih lanjut semisal rehabilitasi ke Kementerian Sosial atau perangkat daerah, penegakan hukum ke aparat penegak hukum, termasuk ke LPSK untuk keperluan perlindungan, bantuan dan fasilitas restitusi.

Pelatihan yang akan dilaksanakan selama empat hari mulai 21 hingga 24 Agustus 2017 ini mengundang 30 orang peserta yang berasal dari LPSK, Kader P2TP2A, lembaga masyarakat pemerhati korban, perorangan dan pegawai lembaga publik, khususnya yang bertugas di bidang penanganan dan pencegahan serta melakukan aktifitas pendampingan terhadap saksi atau korban TPPO.

Pada kegiatan juga dilakukan penanganan MoU antara LPSK dengan Unram, serta penanganan Pedoman Kerja antara LPSK dengan Komisi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. (cr-04)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.