Piye

LPA Ngaku Sulit Ungkap TPPO Karena Hal Ini

LPA Ngaku Sulit Ungkap TPPO Karena Hal Ini
SuaraLombok.com | Mataram - Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), modus yang paling banyak digunakan pelaku adalah pengrekrutan tenaga kerja.

Namun pada akhirnya, dipekerjakan pada sektor seks komersial atau bisa dikatakan perdagangan orang.

Selama ini, di tingkat daerah hampir belum pernah ada kasus terkait dengan anak yang menjadi korban TPPO yang dilaporkan ke LPSK.

Hal itu dikarenakan banyaknya kendala, seperti halnya laporan tersebut harus disampaikan ke pusat (Jakarta).

“Memang di daerah sudah bisa ditangani, namun kedepannya siapa tau ada kasus yang berbahaya sehingga meminta bantuan LPSK. Beberapa daerah sudah mulai untuk meminta bantuan LPSK untuk pengamanan karena menganggap di daerah tidak aman,” unkap Koordinator Divisi Hukum dan Advokasi Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Nusa Tenggara Barat (NTB), Joko Jumadi saat ditemui usai Pembukaan Kegiatan Pelatihan Untuk Pelatih (Training On Trainers) Kader Pendamping Saksi dan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Mataram, Senin (21/8).

Dalam kasus perdagangan orang yang khususnya anak-anak sebagi korban, ia mengaku sangat sulit untuk mendeteksi dan mengambil tindakan.

Hal itu dikarenakan beberapa hal, diantarnya karena korban tidak tahu mau melapor ke mana disebabkan mereka tidak merasa jadi korban dan merasa membutuhkan pekerjaan itu.

“Itulah kenapa masih ada di antara korban sendiri yang tidak keberatan ketika dokumen kependudukan mereka dipalsukan,” lanjut dia.

Joko menambahkan, dari beberapa kasus yang pernah di tangani, usia pada KTP korban sudah berusia 21 tahun namun kenyataannya setelah dilakukan pemeriksaan lanjutan, usia sebenarnya masih 16 tahun.

“Jangan salah, di Senggigi juga banyak anak-anak tapi kita tidak mendeteksi itu, karena mereka yang dari wilayah luar datang ke NTB membawa KTP yang usianya bukan usia sebenarnya, mereka usianya di atas 18 tahun,” bebernya.

Dijelaskan, TPPO anak-anak tidak akan bisa terdeteksi kecuali mereka yang berkasus.

“Ini yang menjadi bahaya laten yang tidak disadari,” sambungnya.

Dari data yang diperoleh terakhir pada tahun 2017, kasus TPPO yang ditangani LPA NTB sebanyak 103 kasus yang didominasi kasus kekerasan seksual. (cr-04)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.