Piye

KPK Warning Dewan Loteng Soal Kekayaan

KPK Warning Dewan Loteng Soal Kekayaan
SuaraLombok.com | Lombok Tengah - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberi deadline waktu kepada semua anggota DPRD Loteng untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Pasalnya, hingga kini, dari 50 anggota dewan, tidak ada satupun yang sudah melaksanakan kewajiban ini.

Koordinator Suvervisi Pencegahan KPK, Asep Rahman Suhanda menegaskan, pihaknya memberi waktu dua bulan ke depan atau batas waktu hingga Oktober.

Dalam waktu itu, pihaknya tidak ingin ada alasan lagi dari anggota dewan untuk tidak menyerahkan laporan.

“Ini sudah zaman canggih, tidak ada alasan untuk mengatakan tidak bisa, atau pelaporan itu rumit,” tegasnya ditemui usai sosialisasi tindak pidana korupsi di kantor DPRD Lombok Tengah, Senin (14/8) menegaskan,

“Kami akan publikasikan mana saja yang tidak mau lapor nantinya, biar masyarakat tahu juga,” sambungnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Loteng, H. Ahmad Fuadi mengatakan, belum adanya anggota yang melaporkan LHKPN tersebut bukan karena malas. Tetapi karena adanya perubahan pola.

“Dulu biasanya langsung datang dan kami mengisi, malahan kami sampai saat ini menunggu,” kilahnya.

Fuadi menambahkan, pihaknya masih mengacu pola lama sehingga belum mengisi formulir laporan.

“Takut salah,” akunya.

Meski begitu, ia berjanji akan memberi penekanan terhadap semua anggota agar waktu dua bulan ke depan semua laporan sudah harus rampung. (03)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.