Piye

Kasus Tampah Bole, BPN Tantang Warga Gugat ke PTUN

Kasus Tampah Bole, BPN Tantang Warga Gugat ke PTUN
SuaraLombok.com | Lombok Timur - Kasus penerbitan sertifikat lahan Tampah Bole yang diklaim tanah ulayat oleh masyarakat terus bergulir.

Bahkan, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lombok Timur menantang warga wilayah Selatan untuk melakukan gugatan ke PTUN.

“Saya persilahkan warga yang memiliki data mengenai lahan tampah bole' sebagai tanah ulayat untuk melakukan gugatan ke PTUN,” tegas Kepala BPN Lotim, L.Suhadli.

Dijelaskan, sertifikat di lahan tampah Bole memang sudah terbit sesuai dengan dokumen dan peta yg ada dengan 26 sertifikat. Dengan dua pemilik yakni PT Temada dan Benhur.

Permohonan sendiri dilakukan tanggal 8 Oktober 2002, kemudian terbit surat ukurnya tanggal  7 Nopember dan sertifikat diterbitkan 14 Nopember 2002.

Begitu juga permohonan sertifikat itu beberapa ada pembelian hak dan konversi, melalui SK pemberian hak tanpa melakukan pengumuman status tanah.

Pasalnya, lahan tampah bole berasal dari tanah negara yang digarap oleh masyarakat.

“Kewenangan dari penggarap untuk  untuk mengajukan permohonan guna dijadikan haknya dengan pembuatan sertifikat,” kata Suharli.

Namun begitu,  meskipun sertifikat telah diterbitkan tapi sifatnya bukan mutlak.

Sebab, kalau  memiliki bukti yang kuat sepanjang bisa dibuktikan tentunya sertifikat itu bisa ditarik atau dibatalkan, tentunya harus melalui putusan pengadilan.

Karena itulah yang menjadi dasar BPN untuk menindaklanjuti apa yang nantinya apa yang menjadi keinginan warga untuk membatalkan sertifikat yang telah terbit di lahan tampah bole'.

“BPN berani melakukan proses sertifikat itu karena ada dasar yang kuat, tanpa adanya itu semua tentunya kami tidak berani karena kami juga terikat aturan,” tandasnya. (07)

Baca juga :

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.