Piye

Isu Pungli Warnai SK Bupati, Ini Sikap Disdik

Isu Pungli Warnai SK Bupati, Ini Sikap Disdik
SuaraLombok.com | Lombok Tengah - Pengursan SK Bupati bagi GTT di Loteng diwarnai isu pungutan liar (pungli) di sejumlah kecamatan.

Bahkan dikabarkan, salah seorang staf di UPT Disdik Praya Barat diduga melakukan pungutan Rp 1,5 juta kepada GTT.

Kepala UPT Disdik Praya Barat, Sutami yang dikonfirmasi sejumlah awak media membantah informasi tersebut.

“Saya sudah klarifikasi kepada yang bersangkutan, tapi itu semua tidak benar,” ujarnya singkat saat dihubungi via handphone oleh awak media.

Pihak Disdik sendiri langsung menaggapi isu yang berkembang di lapangan terkait praktik pungli ini.

Sekretaris Disdik Loteng, Lalu Muliawan menegaskan, SK bupati digodok secara profesional.

Tim verifikasi dari Disdik baik di Dinas maupun petugas lapangan dipastikan tidak pernah meminta uang kepada GTT.

Begitu juga Disdik, tidak pernah memerintahkan pungutan dalam bentuk apapun, apalagi kepada orang di luar tim.

“Jadi kalau ada oknum yang meminta uang kepada GTT,  jelas itu pelanggaran dan silakan lapor,” tegas Muliawan.

Penerima SK tetap mengacu pada standar kelayakan yang telah ditetapkan.

Mulai dari masa mengajar maupun jenjang pendidikan, sesuai Daftar Pokok Pendidik (Dapodik) dan fakta di lapangan.

Jika dalam Dapodik guru yang bersangkutan dinyatakan layak menerima SK, tidak ada seorang pun yang dapat merubah, begitu juga sebaliknya.

“Kalau memang layak, pasti dapat tanpa pakai calo,” sambungnya.

Untuk mencegah praktek percaloan, Kasek dan Kepala UPT di masing-masing kecamatan ditekankan memberikan informasi benar terkait pengurusan SK bupati.

Yang tidak kalah pentingnya, dapat mengingatkan stafnya agar tidak bertindak di luar ketentuan.

“Sekali lagi, kalau ada yang seperti itu (Melakukan pungutan-Red), silakan lapor, jangan malah melindungi jika ada yang terbukti melakukan pungutan,” tegasnya.

Dijelaskan, dari 3.200 GTT di Loteng, yang berhak menerima SK bupati sebanyak 2.860 orang.

Konsekuensi terbitnya SK tersebut, Pemda akan memberikan penghasilan tambahan melalui APBD dengan dana Rp 2,8 milyar yang dianggarkan setiap tahunnya atau masing-masing GTT akan menerima tambahan penghasilan Rp 100 ribu per bulan.

“Akan disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah,” terangnya. (03)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.