Piye

ALARM Desak Dewan Bentuk Pansus Ulayat

ALARM Desak Dewan Bentuk Pansus Ulayat
SuaraLombok.com | Lombok Timur - Aliansi Masyarakat Menggugat (ALARM) Lotim mendesak DPRD Lotim segera membentuk pansus hak ulayat.

Hal ini dilakukan dalam rangka memperjelas persoalan munculnya sertifikat di lahan Tampah Bole' yang dijadikan masyarakat sebagai tanah ulayat.

“Kami mendesak dewan yang terhormat segera bentuk pansus hak ulayat,” tegas Ketua ALARM Lotim, Sayadi dalam hearing publik ke DPRD Lotim, Kamis (10/8).

Ia menegaskan, persoalan ini muncul ketika pemerintah daerah mengeluarkan ijin PT Temada untuk melakukan aktivitas di lokasi tersebut.

Parahnya, munculnya sertifikat puluhan bidang di lokasi itu dengan mengatas namakan warga.

Kemudian dalam perjalanannya, PT Temada membeli lahan dari orang yang memiliki sertifikat tersebut. Dengan diikuti perubahan nama atas sertifikat itu.

“Sudah ada kesepakatan bersama mengenai lahan Tampah Bole' merupakan tanah ulayat, tapi kenapa muncul sertifikat di lahan itu,” tanyanya.

Hal yang sama dikatakan Presidium Masyarakat Selatan, L. Ahmad Junaidi yang menegaskan warga Selatan tidak rela lahan Tampah Bole' yang menjadi tanah ulayat dimiliki investor. Meski perusahaan itu sudah mengantongi sertifikat maupun IMB.

“Saya bicara ini karena berdasarkan kesepakatan dan hasil musyawarah tahun 2001 bersama empat Kades, Tokoh agama, masyarakat dan adat,” bebernya.

Sementara Ketua Komisi I DPRD Lotim, HM. Zuhri dalam tanggapannya mengatakan, apa yang menjadi tuntutan warga untuk membentuk pansus hak ulayat tidak semudah itu.

Harus ada mekanisme dan prosedur yang dimulai dari pembentukan panitia kerja.

“Tapi yang jelas, aspirasi warga akan kami tindak lanjuti ke pimpinan, karena pembentukan pansus itu ada aturan mainnya,” tandas Zuhri. (07)

Baca juga :

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.