Piye

Wagub : Mari Jaga Hutan secara Arif Demi Kesejahteraan Bersama

Wagub : Mari Jaga Hutan secara Arif Demi Kesejahteraan Bersama
SuaraLombok.com | Mataram – Sebagai salah satu warisan dan berfungsi besar sebagai penyangga kehidupan, hutan memiliki peran yang penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlangsungan hidup warga ke depan. Pada porsi tersebut hutan harus tetap dijaga agar tetap lestari dan selebihnya harus dimanfaatkan maksimal demi kesejahteraan.

"Jangan sampai masyarakat yang tinggal di areal hutan, hidup di bawah garis kemiskinan," ujar Wakil Gubernur NTB, H. Muhammad Amin SH, Msi saat menandatangani MOU antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dengan Pemerintah Provinsi NTB tentang Percepatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Masyarakat di Wilayah Kawasan Pengelola Hutan Provinsi NTB di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Kamis (20/7).

Fungsi hutan yang urgen mengharuskan semua pihak harus berperan serta menjaga dan mengelola apa yang ada di dalamnya. Dalam hal ini Amin menegaskan peran pemerintah sangat penting untuk memacu peningkatan produksi hutan dan kualitasnya. Tetapi yang terpenting sebagai batasan adalah dalam pemanfaatan sumber daya alam tersebut, harus tetap memperhatikan kelestariannya agar alam memberikan dampak positif bagi masyarakat sekarnya.

Sementara Dirjen. Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Ida Bagus Putra Partama mengatakan Indonesia adalah negara yang memiliki luas hutan terbesar di dunia. "Kita sangat bersyukur bahwa Tuhan telah menganugerahi Indonesia dengan kekayaan alam yang sangat luar biasa dan besar manfaatnya," ujarnya.

Fakta yang dihadapi saat ini  menurut Dirjen adalah belum terwujudnya pemanfaatan hutan yang berkelanjutan. "Pemanfaatan hutan belum mensejahterakan dan belum multi fungsi," ujarnya.

Oleh karena itu, ia mengungkapkan, pemerintah melalui berbagai kebijakan dan inovasi, akan terus berusaha untuk memperbaiki pengelolaan hutan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat, salah satunya adalah dengan membentuk KPH-KPH.

Kedepan Putra berharap dengan MoU ini, akan menjadi payung hukum untuk mengakselerasi terwujudnya KPH di NTB sehingga menjadi kontributor bagi pembangunan daerah. (cr-04)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.