Piye

Wagub : Dana Fantastis Pilkada Mestinya Menghasilkan Pemimpin Berkualitas

Wagub : Dana Fantastis Pilkada Mestinya Menghasilkan Pemimpin Berkualitas
SuaraLombok.com | Mataram - Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH. M.Si menegaskan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2018, bukan sekedar ajang pesta demokrasi biasa,  tetapi momentum politik untuk menentukan nasib dan arah pembangunan daerah kita selanjutnya. "Pilkada tidak hanya pesta demokrasi, namun lebih kepada memilih pemimpin yang betul-betul memiliki naluri yang kuat untuk mensejahterakan masyarakat", ungkapnya.

Dalam konteks ini masyarakat yang menjadi pelaku utama memilih kepala daerah tersebut perlu diberikan pemahaman dan pendidikan yang baik tentang demokrasi yang baik dan sehat. Agar masyarakat menjadi bagian penting dalam menentukan masa depan NTB ke depan.

"Jika warga negara acuh pada momen Pilkada, maka akan mendapatkan dirinya dipimpin oleh orang yang tidak memperjuangkan aspirasinya. Dan juga mustahil memperjuangkan pembanguan untuk kemaslahatan masyarakat," ungkap Wagub saat Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi NTB dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Prov. NTB dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Prov. NTB, serta Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Prov. NTB dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Timur, dan Pemerintah Kota Bima Dalam Rangka Pilkada Serentak Tahun 2018 di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB.

Kesepakatan sharing anggaran tersebut, sekaligus menunjukkan bahwa Provinsi NTB telah siap dalam pembiayaan Pilkada serentak pada 27 Juni 2018. Di samping sharing pendanaan, wagub kelahiran Sumbawa itu juga mengingatkan pemerintah kabupaten/kota yang punya kewajiban untuk menganggarkan kebutuhan pendanaan untuk kelancaran penyelenggaraan Pilkada berdasarkan tahapan dan kewenangan pemerintah kabupaten/kota.

Adapun besaran sharing pendanaan tersebut terdiri dari Pemerintah Prov. NTB sebesar Rp. 18.628.616.500 untuk KPU dan Rp. 3.209.632.500 untuk Bawaslu. Kemudian Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Rp. 11.431.500.000 untuk KPU dan Rp. 2.903.724.000 untuk Bawaslu. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur Rp. 20.180.100.000 untuk KPU dan Rp. 4.528.064.000 untuk Bawaslu. Sedangkan Pemerintah Kota Bima sebesar Rp. 3.872.950.000 untuk KPU dan Rp. 1.744.054.000 untuk Bawaslu.

”Mudah-mudahan dengan nawaitu dan komitmen yang kuat melalui kesepakatan sharing anggaran hari ini agar tidak terjadi kekurangan dana pada saat Pilkada serentak pada bulan Juni 2018 nanti,”Pungkas Amin. (cr-04)

Baca juga Pilkada NTB :

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.