Piye

Tidak Hanya Blanko, Beberapa Hal ini Menjadi Penyebab Lain Lambatnya e-KTP

Tidak Hanya Blanko, Beberapa Hal ini Menjadi Penyebab Lain Lambatnya e-KTP
SuaraLombok.com | Lombok Barat - Kepala Dinas Dukcapil Lobar H. Muridun angkat bicara terkait banyaknya protes yang masuk ke Disdukcapil terkait persoalan e-KTP.

Ia menjelaskan, kalau ada orang yang bolak-balik urus berkas dan belum selesai juga, itu bisa karena beberapa sebab.

Pertama, bisa jadi karena memang berkas yang bersangkutan belum lengkap, sehingga harus kembali dulu melengkapinya di tingkat dusun, desa atau kecamatan.

Kedua, untuk E-KTP, yang didahulukan oleh Dukcapil adalah yang sudah masuk print ready record (PRR) yakni sudah terekam sejak 15 Desember 2015 sampai dengan bulan puasa kemarin.

“Mereka ini datanya belum terkirim. Yang dahulu didahulukan, yang belakangan, ya belakangan,” ujar H. Muridun Selasa (18/7).

Faktor lainnya yang menyebabkan terlambat yakni bisa jadi karena hari itu mati lampu, sinyal lelet, gangguan server, blangko habis dan masih kurangnya alat perekaman KTP.

“Kalau sekedar gangguan server, sinyal lelet atau blank, dan mati lampu, barangkali tidak terlalu membuat terhambat pelayanan, karena kejadian seperti ini sifatnya insidentil. Tapi yang membuat pelayanan benar-benar terhambat adalah terbatasnya blangko dan tidak berfungsinya setengah dari alat yang ada,” sambungnya panjang lebar.

Untuk blangko saja, ujar Muridun, pihaknya hanya diberikan 24 ribu blangko. Padahal saat ini yang sudah masuk PRR lebih dari 24 ribu.

Untuk blangko ini baru boleh dimintai tambahan ke pusat kalau sudah habis. Itupun harus langsung diambil ke Jakarta dan tidak boleh dikirim lewat paket.

“Ini kan memakan waktu beberapa hari bolak-balik Jakarta. Padahal di sini jangankan sehari, baru beberapa puluh menit saja saya tinggalkan kantor sudah numpuk berkas yang harus ditanda tangani. Tapi karena memang aturan pusat seperti itu, ya, mau bilang apa,” jelas Muridun.

Begitu pula dengan alat yang ada dinilainya masih kurang. Alat yang dipakai saat ini setengahnya rusak. Dari 22 alat yang ada, hanya 11 yang bisa dipakai, sedangkan 11 lainnya rusak sejak 2015 lalu.

Pihaknya sudah melaporkan hal ini ke pusat, baik secara lisan maupun tertulis.

“Jawaban dari pusat kita diminta menunggu. Kemungkinan pihak pusat akan mengirimkan teknisinya untuk memperbaiki, atau pihak Dukcapil Lobar yang akan mengirim alat itu ke Jakarta. Belum ada kepastian. Yang jelas disuruh menunggu,” jelasnya.

Alat yang rusak ini, lanjut Muridun, merupakan inventaris pusat sehingga tidak boleh diperbaiki melalui APBD karena aturannya memang seperti itu.

Dirinya berupaya menyiasati dengan cara mengusulkan penambahan alat melalui APBD perubahan tahun ini yaitu 10 unit dengan harga per unit Rp 85 juta. Jadi total harganya Rp 850 juta.

“Tapi inipun belum ada kepastian apakah dipenuhi atau tidak,” ujarnya. (05)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.