Piye

TGB Apresiasi Pengembangan Industri Tebu Di NTB Ini Syaratnya

TGB Apresiasi Pengembangan Industri Tebu Di NTB Ini Syaratnya
SuaraLombok.com | Mataram - Tim Nawacita Indonesia sedang menjajaki peluang untuk mengembangkan pembangunan industri tebu di Wilayah Provinsi NTB. Rencana pengembangan industri tebu tersebut, sejalan dengan program Nawacita yang diluncurkan Presiden RI Joko Widodo yang mengedepankan Kebhinekaan serta membangun infrastruktur di seluruh negeri termasuk di NTB dalam rangka meningkatkan soko ekonomi masyarakat.

Hal itu diungkapkan Ketua Tim Nawacita Indonesia, Dr. RM. Suryo Atmanto saat menemui Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi di Pendopo Gubernur NTB, Mataram. Kedatangannya menghadap Gubernur untuk melaporkan program Nawacita yang akan dikembangkan di Wilayah NTB, salah satunya adalah pembangunan industri tebu.

"NTB memiliki potensi yang besar untuk industri tebu karena tersedia lahan dan juga iklim yang cocok," ujarnya.

TGB menegaskan pihaknya memiliki komitmen yang sama dengan cita–cita Presiden RI, yakni merawat Kebhinekaan, memperkokoh persatuan dan kesatuan serta mewujudkan pembangunan berkelanjutan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat secara adil dan berkemakmuran.

"Kami di NTB juga memiliki skala prioritas yang sama dengan cita-cita Presiden Jokowi dalam skala nasional. Tugas kita semua di daerah adalah mewujudkan cita-cita nasional tersebut", ucap TGB.

Terkait dengan pembangunan industri tebu, Gubernur menyambut antusias rencana tersebut. Menurutnya, dengan tumbuhnya berbagai industri di NTB, hal itu bukan saja akan menjadi suntikan energi baru bagi peningkatan perekonomian masyarakat, tetapi juga akan mendorong terbangunnya kultur untuk berkompetisi secara sehat, jelasnya.

Karenanya, untuk mewujudkan rencana industri tebu tersebut, TGB menyarankan kepada Tim Nawacita agar segera mengambil langkah awal untuk menginventarisir lahan dan potensi yang tersedia. Menyangkut perizinan, ia menjamin bahwa Pemerintah Provinsi NTB akan memberikan kemudahan sesuai aturan yang berlaku.

"Kami punya unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Dinas Penanaman Modal Daerah dan Perijinan Satu Pintu, yang akan melancarkan berbagai proses perizinan yang harus dilewati nantinya", tuturnya.

Di samping itu, Gubernur juga menitipkan pesan kepada Pemerintah Pusat melalui Nawacita untuk mempertimbangkan kembali terkait kebijakan penetapan PPN 10% terhadap gula tebu oleh Dirjen Pajak. Hal ini tentu akan menjadi beban yang cukup berat bagi petani, ungkapnya. (cr-04)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.