Piye

Revisi Perda Pilkades, Eksekutif Mendesak, Legislatif Menolak

Revisi Perda Pilkades, Eksekutif Mendesak, Legislatif Menolak
SuaraLombok.com | Lombok Tengah - Banyaknya persoalan pada Pilkades serentak sebelumnya membuat eksekutif meminta Perda Pilkades direvisi.

Asisten I Setda Loteng, HM Amin mengatakan, desakan merivisi Perda ini muncul setelah pihaknya melakukan sidak ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD).

“Kami tidak ingin pengalaman sebelumnya terulang kembali, jadi harus direvisi” ujarnya.

Persoalan yang muncul dan harus dilakukan penyempurnaan antara lain seputar penjaringan calon kepala desa. Selain itu, kuota calon yang lebih dari lima orang untuk ditentukan ikut dalam kontestasi Pilkades tersebut menjadi persoalan lain.

Dalam proses tes yang dilakukan seringkali terjadi masalah. Salah satunya kurangnya transparansi terkait pembuatan soal dan lainnya.

“Seringkali karena calon tidak lolos tes, kantor desa yang menjadi sasaran. Ini yang kita tidak inginkan terulang kembali,” ujarnya.

Begitu pula dengan penjaringan calon berdasarkan dukungan KTP yang masih saja bermasalah. Dimana adanya permasalahan dobel KTP dan lainnya. Mengingat pengumpul KTP terbanyak bisa lolos menjadi calon.

“Ini yang sekarang sedang dicarikan formulanya. Agar Pilkades bisa dilaksanakan secara profesional,” ungkapnya.

Sementara itu, anggota Komisi I DPRD Loteng, Suhaimi mengatakan, proses revisi Perda tidak perlu dilakukan. Sebab, pada saat pembuatan Perda semua persoalan ini sudah dibahas.

"Masalah itu sebenarnya karena panitia Pilkades belum siap keluar dari zona aman," tegasnya.

Ia mengatakan, jika panitia siap keluar dari zona nyaman, maka persoalan itu tidak akan terjadi karena mereka akan siap menjalankan tugas dengan baik.

Termasuk mengenai proses penjaringan Cakades yang selama ini disebut sangat ribet.

"Padahal tidak ribet, malah kalau kita ringankan kembali aturan itu, Pilkades bisa semakin kacau," sambungnya.

Dicontohkan, untuk penjaringan menggunakan pengumpulan KTP pendukung sebesar 10 persen sudah sangat ringan. Jika itu direvisi apalagi dihapus, maka Cakades bisa sebanyak mungkin dan seenaknya mendaftarkan diri.

"Jadi sekali lagi kalau menurut saya tidak perlu ada revisi," tandasnya. (03)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.