Piye

Pengamat: Penetapan Setnov jadi Tersangka Berdampak pada Pemilu

SuaraLombok.com | Mataram - Pengamat Politik Universitas Muhammadiyah Mataram (UMM), Darmansyah mengatakan, ditetapkannya Setya Novanto sebagai tersangka oleh KPK memiliki dampak signifikan di tengah masyarakat. Bahkan, status tersangka itu memiliki aspek politik yang mengikutinya.

"Yang pertama tentunya aspek politik di internal Golkar itu sendiri," ungkapnya.

Dinamika di internal Golkar tidak bisa dihindari karena terdapat fraksi-fraksi dan pengelompokan.

"Apakah kemudian kelompok yang dalam tanda petik selama ini anti SN mampu untuk mengangkat isu tersangkanya SN itu untuk menggantinya dalam kepemimpinan Golkar. Saya kira ini kita tunggu kedepannya," ucapnya.

Kedua kaitannya dengan koalisi yang dibangun di pemerintahan ini juga akan menimbulkan dinamika tersendiri. Dan tentu yang tidak kalah menariknya adalah berkaitan dengan posisi SN sebagai Ketua DPR RI.

Apakah DPR kemudian rela dipimpin oleh seorang yang menjadi tersangka. Ini menuntut suatu surat keputusan politik yang mungkin harus menjadi pertimbangan juga.

"Masyarakat kemudian tentu ingin melihat DPR kita berwibawa. DPR yang berwibawa tentu pemimpinnya dianggap bersih. Sekalipun belum ada keputusan hukum yang sifatnya inkrah atas penetapan tersangka tersebut," jelasnya.

Ia menambahkan, jika dari aspek hukum, UU MD3 (UU No.17 tahun 2014) bahwa memang mengatur hanya orang yang ditetapkan ingkrah sebagai tersangka oleh pengadilan itu yang bisa diberhentikan.

Jadi kalau menunggu proses hukum sangat panjang sekali dan itu akan membutuhkan waktu yang lama.

"Jika itu yang dijadikan dasar maka DPR akan semakin terpuruk karena masyarakat sudah semakin tidak percaya lagi," tambahnya.

Menurutnya, solusi yang paling baik saat ini adalah SN mengundurkan diri atau non aktif lah sementara untuk memberinya kesempatan menjalani proses hukum itu agar dia fokus dengan apa yang terjadi.

Selain itu, Pengamat Politik tersebut menjelaskan bahwa, dinamika dalam konsep Pilkada pasti akan terjadi.

Salah satunya jika seandainya di dalam Golkar terjadi perubahan kepemimpinan tentu akan menimbulkan suatu koalisi baru dan itu akan merangkai ke daerah-daerah yang akan mengadakan Pilkada.

"Bukan hanya konteks Pilkada 2018 yang kita akan lihat dinamikanya tapi juga tentu dalam konteks Pemilu 2019 yang akan datang," jelasnya. (cr-04)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.