Piye

Pansus Selesaikan Tugas, Eskekutif Dapat PR Baru

Pansus Selesaikan Tugas, Eskekutif Dapat PR Baru
SuaraLombok.com | Lombok Tengah - Pansus I dan II DPRD Loteng terkait pembahasan Ranperda LKPJ 2016 tuntas.

Pansus I yang diketuai Suhaimi dari Komisi I DPRD Loteng menyatakan, dalam LKPJ yang sudah dilaporkan oleh eksekutif, masih banyak sekali terdapat kekurangan.

Suhaimi dalam laporannya menyatakan jika sejumlah SKPD masih tidak konsisten dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Buktinya, capaian kerja sejauh ini masih sangat banyak yang belum terpenuhi dengan baik.

“Bahkan ada beberapa program yang seharusnya sudah terlaksana hingga kini masih belum dilaksanakan sama sekali,” tegasnya.

Sementara, Lalu Mas’ud selaku Ketua Pansus II lebih menekankan pada Perda nomor 5 tahun 2011 tentang retribusi jasa yang dikaji oleh Pansus II.

Untuk Perda yang sudah disesuaikan ini, Pansus II secara tugas dan fungsi sudah melakukan kajian dan sepakat untuk menetapkan menjadi Perda baru.

“Perubahan atas Perda nomor 5 tahun 2011 sudah disesuaikan dengan kaedah dalam UU dan diatur dalam UU nomor 12 tahun 2011,” jelasnya.

Lebih detail, dalam pasal 53 yang mengatur tentang besar tarif retribusi parkir tepi jalan umum, disepakati membuat inovasi managemen pemungutan retrebusiparkir.

Hal itu untuk menekan angkakebocoran retribusi parkir yang selama ini seringkali terjadi di Lombok Tengah.

Selanjutnya dalam pasal 59 mengatur retribusi pelayanan pasar. Landasan penetapan tarif di pasar harus disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

“Untuk itu pemerintah harus melakukan validasi data wajib retribusi pelayanan pasar,” sambungnya.

Untuk pelayanan kesahatan, penentuan tarif pembiayaan harus menjadi skala prioritas. Mislanya pemasangan infuse dengan besaran Rp. 10 ribu turun menjadi Rp. 5 ribu, crops alenum telinga dan mata yang sebelumnya Rp. 20 ribu turun menjadi Rp. 15 ribu. Ekstrak kuku dengan tarif Rp 20 ribu turun menjadi 10 ribu.

Untuk unit layanan kebidanan, penyusuain tarif dilakukan pada tindakan. Seperti persalinan normal di Polindes dan Puskesmas dengan tarif Rp. 500 turun menjadi Rp. 400.

Selanjutnya untuk RSUD dan Puskesmas yang sudah melaksanakan managemen BLUD, tarif layanan kesehatan diatur lebih lanjut sesuai dengan Perbup dengan rekomendasi.

“Penyusunan perencanaan rancangan Perbup agar melibatkan DPRD,” tukasnya.

Tarif retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran disepakati sesuai dengan lampiran yang sudah disampiakan oleh pemerintah daerah, sebagaimana dalam lampiran panitia pansus II.

Selanjutnya terhadap legal draffing dari rancangan peraturan daerah, diminta kepada pemerintah melalui badan hukum sekretariatan, melakukan penyusuaian, sesuai kaedah perundang undangan yang diatur dalam UU nomor 12 tahun 2011.

“Berdasarkan hal itu, kami dari Pansus II berpendapat, Ranperda tentang perubahan atas perda nomor 5 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi Perda,” ungkapnya. (03)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.