Piye

LPKP NTB Duga Proyek Islamic Center Bermasalah

LPKP NTB Duga Proyek Islamic Center Bermasalah
SuaraLombok.com | Mataram - Lembaga Pemantau Kebijakan Publik (LPKP) NTB mensinyalir proses tender proyek fasum/fasos Islamic Center (IC) lanjutan tahun anggaran 2017 senilai 10 Milyar bermasalah. Dugaan ini diketahui setelah LPKP NTB menelusuri keaslian lampiran Surat Keterangan Ahli (SKA) atasnama Akhmad Bukhari ST.

"Kaitannya dengan pelaksanaan lelang, Islamic center ini ada ketidak-benaran dalam melakukan verifikasi data," ungkap Ketua LPKP NTB, H. Ahmad H. Mukhtar di Mataram.

LPKP NTB menuding SKA yang dilampirkan dalam proses tender IC tersebut tidak asli. Karena SKA yang asli masih dipegang oleh H. Akmad H. Mukhtar selaku pimpinan Ahmad Bukhari di PT. Utama Putramas Mandiri.

"Jelas - jelas tidak menunjukkan SKA asli atasnama Ahmad Bukhari, dia Akhmad Bukhori personil di PT. Utama Putramas Mandiri yang tercatat di LPJK, jadi SKA yang kepakai verifikasi oleh Pokja ULP provinsi itu SKA palsu atau mana?, saya H. Akhmad H. Mukhtar yang pegang,  " ujarnya heran.

H. Ahmad H. Mukhtar mengaku pernah ada permintaan untuk meminjam SKA, namun dirinya  tidak memberikan SKA dimaksud karena masih digunakan untuk kepentingan proyek di Semarang Jawa Tengah.

"Dan waktu itu pernah diminta untuk dipinjam, tapi kita nggak ngasih karena dipakai di Semarang," bebernya.

Berdasarkan temuan tersebut, LPKP NTB bakal melaporkan persoalan ini ke Kejati NTB. Saat ini, LPKP NTB sedang melengkapi dokumen untuk kemudian membawa aduan tersebut.

"Kita LPKP NTB akan melaporkan kelompok Pokja nya sama pengusahanya ke aparat hukum," tegas H. Akhmad H. Mukhtar.

Sementara itu Kepala Biro APP & LPBJP Setda Provinsi NTB, Swahip menampik tudingan LPKP NTB. Menurutnya proses tender paket penyempurnaan fasilitas umum di IC sudah sesuai mekanisme atau aturan yang berlaku. Diantaranya Perpres 54 Tahun 2010 bersama perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

"Pelelangan paket penyempurnaan fasilitas IC yang sudah selesai kita laksanakan kita berdasarkan secara umum bahwa mekanisme kita laksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang ada," ujarnya.

Sesuai aturan, proses tender itu memberikan batas waktu tujuh hari setelah pengumuman bagi penyanggah. Hanya saja menurut Swahip, saat itu tidak ada satu pun pihak yang melakukan penyanggahan. Jika di kemudian hari, ada pihak-pihak yang merasa keberatan dan ingin melaporkan kepada pihak berwenang, pemerintah provinsi NTB akan siap menghadapinya.

"Di dalam pelaksanaannya kita sesuaikan dengan peraturan dan perundangan, tetapi tidak ada satupun yang menyanggah, tentunya kita jawab secara profesional, nah kalau kemudian kalau ada yang melaporkan ke pihak berwenang silahkan itu hak masyarakat, tetapi kita selaku penyelenggara kegiatan siap untuk memberikan data otentik yang ada sesuai aturan," tegasnya. (09)    

1 komentar:

  1. LAPORKAN SAJA KEKEJAKSAAN.BIAR TAURASA ORANG POKJA.KARNA PEMENANG TENDER NDA PERNAH ADA YG MURNI..
    PEMENANG SUDAH DI ATUR SBLUM PAKET LELANG DI UMUMKAN.

    BalasHapus

Diberdayakan oleh Blogger.