Piye

Ini Kriteria Penghargaan Peritrana BPJS

Ini Kriteria Penghargaan Peritrana BPJS
SuaraLombok.com | Mataram - Penghargaan Paritrana BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan kesadaran kepada Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengenai pentingnya mengutamakan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada para pekerjanya.

“Untuk bisa mendapatkan penghargaan tersebut, instansi, pihak atau pelaku usaha akan dinilai dengan beberapa kriteria,” ujar ketua tim penilai, Dr. Riant Nugroho saat ditemu usai acara "Sosialisasi Pelaksanaan Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan" di Hotel Aston.

Ia menjelaskan, ada dua klaster yang akan dinilai antara lain yang pertama Pemda dan kedua klaster pelaku usaha.

Untuk Pemda, penilaian terdiri dari 3 sub klaster, regulasi yang ada di daerah itu apakah terdapat Perda, Surat Edaran (SE) atau lainnya terkait hal ini dan pelaksanaan dari regulasi itu sendiri.

“Apakah mempunyai program sosialisasi dan bagaimana keterlibatan masyarakatnya itu juga masuk kriteria penilaian,” lanjut dia.

Selain itu, kinerja Provinsi dikaitkan dengan satu kinerja Kabupaten atau Kota menjadi salah satu kriteria yang tidak terpisahkan dari penilaian ini.

“Berapa banyak Kabupaten atau Kota yang punya Perda dibidang ketenagakerjaan akan jadi bahan penilaian tersendiri,” jelasnya.

Terkait skor, dibeberkan adalah Perda disusul adanya SK, SE dan dokumen biasa yang kesemuanya akan diberi skor sesuai kondisi regulasi itu sendiri.

Selain itu, ia mengungkapkan bahwa yang dinilai juga adalah jumlah pelaku usaha yang ikut program BPJSNAKER.

Berapa pelaku usaha yang sudah memperlindungkan pekerjanya, dan berapa banyak pekerja yang sudah terlindungi di daerah itu dibandingkan dengan rata-rata jumlah pekerja disana.

“Untuk kabupaten atau kota kriterianya hampir sama,” bebernya.

Program ini pada dasarnya untuk memberikan apresiasi. Dengan demikian Pemda tahu bahwa ia sudah berbuat yang terbaik bagi rakyat.

“Program ini bukan untuk mendorong agar punya regulasi tapi untuk memberikan apresiasi. Karena begitu banyak Pemda memastikan pekerjanya mendapatkan perlindungan sosial, tapi kita belum ada program untk mengapresiasi,” tuturnya.

Rencananya, periode penilaian akan dilaksanakan hingga 31 Oktober 2017. (cr-04)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.