Piye

Ikut Aksi Solidaritas, Petani Lobster NTB Terbang ke Jakarta

Ikut Aksi Solidaritas, Petani Lobster NTB Terbang ke Jakarta
SuaraLombok.com | Lombok Timur - Rencana petani lobster Indonesia mengepung istana negara, Selasa (11/7) ini mendapat dukungan dari nelayan lobster Lotim.

Sekitar 50 orang petani lobster, kerapu dan Akuakultur termasuk nelayan lobster Lotim mewakili NTB untuk ikut aksi terbang ke Jakarta.

Aksi yang digelar Front Nelayan Indonesia (FNI) itu rencananya untuk menuntut Menteri Kelautan, Susi Pudjiastuti turun dari jabatannya lantaran kebijakan Susi melarang nelayan menangkap benur atau bibit lobster dan budidaya lobster.

“Para pembubidaya juga menganggap kebijakan Menteri ini, memiskinkan nelayan,” ucap korlap perwakilan NTB, Rusdianto.

Beberapa tuntutan lain selain mendesak Presiden mencopot menteri Susi, membatalkan seluruh produk hukum menteri Susi, juga mendesak Polri memeriksa Susi terkait dugaan skandal impor garam.

Tidak sampai di situ, nelayan lobster juga mendesak KPK memeriksa Susi terkait hasil audit BPK RI tidak menyatakan pendapat (Disclaimer of opinion) setelah melalui proses audit yang ketat dan mendesak Megawati Soekarno Putri tidak menahan-nahan Menteri Susi dari Jabatannya.

“Rencana kami, sekitar lima ribu lebih massa akan ikut bergabung untuk mengepung istana Negara,” bebernya.

Ditegaskan, tuntutan utama petani adalah meminta keadilan atas kebijakan menteri susi terhadap Peraturan Menteri  (Permen) nomor 56 dan nomor 57 tahun 2014 yang dianggap menyengsarakan nelayan.

Dampak aturan itu bukan saja dialami nelayan lobster, tapi juga petani ikan kerapu dan Akuakultur juga terkena imbas Permen Menteri Kelautan tersebut.

“Kami minta Permen nomor 56 dan 57 tahun 2014 itu dibatalkan,” tegas Rusdi.

Lanjut dia menegaskan, masalah dan dampak dihadapi nelayan NTB bergelut pada Lobster, Akuakultur dan Kerapu di NTB atas aturan itu dinilainya sangat luar biasa.

“Pemerintah harus melakukan kajian resmi dan mendalam dengan membentuk tim indpenden agar kebijakan itu tidak sepihak,” tegasnya.

Lebih jauh diungkapkan dia, para nelayan sudah sering menyampaikan aspirasi pada pemerintah namun tidak pernah mendapat tanggapan serius dari pemerintah.

“Usai aksi ini, kami akan melakukan audiensi dengan Gubernur NTB, agar membentuk regulasi yang sifatnya memproteksi nelayan. Agar nelayan tidak menjadi korban aturan Menteri Susi,” Ketus Rusdi. (07)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.