Piye

HMI Mataram Minta Koruptor Cetak Sawah Diadili

HMI Mataram Minta Koruptor Cetak Sawah Diadili
SuaraLombok.com | Mataram - Massa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mataram meminta aparat berwenang menangkap Plt Dinas Pertanian Provinsi NTB untuk kemudian diadili. Massa beralasan oknum pejabat ini diduga terlibat dalam kasus cetak sawah baru tahun anggaran 2016.

Hal tersebut disampaikan HMI-MPO Cabang Mataram saat berunjukrasa di perempatan BI kota Mataram pada Senin (31/7). Massa dengan korlap M. Tohar juga membawa banner bertuliskan HMI-MPO Tangkap dan Adili Oknum Kasus Korupsi Percetakan Sawah Baru.

Dalam orasi disampaikan, pada tahun 2016, provinsi NTB mendapatkan jatah program cetak sawah baru seluas kurang lebih 15.250 ha. Belasan ribu Ha itu dibagi dalam enam kabupaten yaitu Kabupaten Lombok Timur seluas 1000 Ha, kabupaten Lombok Utara 750 Ha, kabupaten Sumbawa Barat 500 Ha, kabupaten Sumbawa 3500 Ha, Kabupaten Dompu 4000 Ha, dan Kabupaten Bima 5500 Ha.

Untuk merealisasikan program tersebut, Kementerian Pertanian RI menggandeng Zeni TNI dalam upaya memastikan program tersebut berjalan baik sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Namun dalam pelaksanaannya, massa menduga anggaran yang seharusnya dibayar sesuai dengan ketetapan DIPA sebesar Rp. 16 juta per hektar are, hanya dibayarkan Rp. 8,5 sampai 9 juta per hektar per are. Artinya nominal rupiah yang hilang mencapai setengah dari anggaran cetak sawah baru 2016.

Berkaca dari persoalan tersebut massa menduga telah terjadi mark up pada pelaksanaan program cetak sawah baru 2016. Markup di duga massa, dilakukan oleh Pelaksana Tugas (PLT) Dinas Pertanian NTB tahun 2016 Ir. Ibnu Fiki sekarang menjadi sekretaris Dinas Pertanian NTB.

Massa beralasan, Dinas Pertanian Provinsi NTB adalah pejabat penguasa anggaran (PPA) sedangkan Dinas Pertanian Kabupaten sebagai pejabat pembuat Komitmen (PPK). Artinya pembayaran yang dilakukan oleh Dinas Provinsi sebagai PPA hanya dilakukan apabila proyek tersebut selesai dan sesuai dengan yang sudah ditetapkan.

Selain mendesak aparat untuk menangkap dan mengadili, massa juga mendesak Gubernur NTB untuk memecat secara tidak terhormat Ir. Ibnu Fiki. Jika tuntutan massa tidak digubris, massa bakal mendesak Mabes Polri dan KPK untuk turun tangan mengambil alih kasus tersebut.

Setelah menyampaikan orasi di perempatan BI kota Mataram, massa selanjutnya menuju ke kantor gubernur NTB di jalan Pejanggik Mataram untuk melakukan orasi serupa. (09)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.