Piye

Belum Cair, Gaji 13 Guru Sudah Mau Disunat

Belum Cair, Gaji 13 Guru Sudah Mau Disunat
SuaraLombok.com | Lombok Tengah - Belum juga dilakukan pencairan, wacana pemotongan gaji ke 13 bagi guru sudah berhembus.

Organisasi profesi, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Loteng mengeluarkan surat edaran terkait pemotongan gaji ke 13 bagi guru se Loteng ini.

Informasinya, setelah gaji ke 13 keluar, masing-masing guru untuk tingkat SD dan SMP akan dipotong sebesar Rp. 150 ribu hingga Rp. 250 ribu.

Salah satu guru, Lalu Wink Haris kepada Suara Lombok menyampaikan keberatannya terhadap wacana pemotongan ini.

“Ini mencerminkan masih kuatnya budaya pungli,” ungkapnya.

Tidak hanya kepada Suara Lombok , pria yang juga pentolan LSM KASTA NTB ini menuangkan kekesalannya pada akun facebooknya dengan nama akun Lalu Wink Haries yang dipostingnya pada 4 Juli lalu sekitar pukul 15.29 Wita.

Saat dikonfirmasi secara langsung via messenger, Wink mengatakan jika ia dan beberapa guru lainnya menolak rencana pemotongan ini.

Ditemui terpisah, Ketua PGRI Loteng, HL Dipta tidak membantah jika pihaknya mengeluarkan surat edaran pemotongan gaji ke 13 bagi guru se Loteng ini.

“Itu berdasar hasil rapat semua ketua cabang PGRI se Loteng,” kilahnya.

Selain itu, ia mengatakan jika informasi pemotongan Rp. 250 ribu tidak akurat. Sebab, dari hasil rapat, pemotongan dirincikan untuk dua peruntukan.

Pertama untuk pembangunan gedung PGRI Loteng sebesar Rp. 150 ribu dan iuran organisasi setiap bulan sejumlah Rp. 4 ribu per bulan.

“Kalau ditotal-total kalau ada yang menunggak iuran itu, paling banyak Rp. 200 ribu-an,” ucap pria yang juga Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Loteng ini.

Ia juga mengatakan, dari ribuan guru yang ada di Loteng, pihaknya tidak pernah berharap semua guru akan memberikan sumbangan bagi pembangunan gedung PGRI ini.

Sebab, menurut pengalaman sebelumnya, guru yang benar-benar memberikan sumbangan dan tidak menunggak kebanyakan dari kalangan guru Sekolah Dasar.

“Kalau yang SMP banyak yang tidak mau,” sesalnya.

Padahal, sambung dia, jika semua guru mau menyumbang, maka pembangunan gedung sudah lama bisa selesai.

Terkait isu pungli, Dipta membantah keras. Dia mengatakan, pungutan yang dilakukan melalui SE itu berdasar hasil rapat semua ketua PGRI kecamatan.

“Yang tidak hadir waktu itu cuma beberapa, (Ketua PGRI-Red) Jonggat waktu itu tidak hadir, tapi korum sih,” ucapnya.

“Kalau tidak mau nyumbang juga tidak apa-apa, tidak jadi masalah,” sambungnya sambil mengakhiri. (03)


Baca juga : Gaji 14 Cair Juni 13 Di Juli

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.