Piye

Wagub NTB Dan DPD-RI Bahas Regulasi Ketahanan Keluarga

Wagub NTB Dan DPD-RI Bahas Regulasi Ketahanan Keluarga
SuaraLombok.com | Mataram - Dalam upaya mewujudkan ketahanan keluarga sebagai pondasi dalam pembangunan karakter dan ketahanan bangsa, DPD RI menginisiasi rancangan Undang-undang ketahanan Keluarga. Rancangan undang-undang tersebut dibahas Komite III DPD RI bersama Pemprov NTB dipimpin Wakil Gubernur, H Muh Amin SH, MSi di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Selasa (20/6).

Dalam kesempatan tersebut  Wagub menekankan pentingnya peran keluarga bagi kemajuan bangsa dan negara. Kualitas keluarga disebut Wagub turut ditentukan oleh kondisi perekonomian keluarga. Keluarga yang sejahtera akan melahirkan anak- anak yang kuat dan berkualitas,tegasnya.

Dihadapan jajaran anggota komite III DPD RI yang berasal dari 3 wilayah Indonesia, yakni wilayah timur, Tengah dan Barat, wagub menjabarkan berbagai upaya dan inovasi yang telah dilaksanakan pemerintah provinsi NTB dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Diterangkannya  target pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2018 sebesar 5,4-6,1%. Akan tetapi pertumbuhan ekonomi daerah-daerah di kawasan Nusa Tenggara diharapkan mencapai 6,22%. Khusus untuk NTB, diharapkan mencapai 6,68%. Wagub optimis target tersebut dapat dicapai.

Di NTB sendiri, lanjut Wagub, keberhasilan ekonomi produktif diukur melalui sejauh mana ekonomi itu dapat menyerap pelaku dan dampaknya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. “Jika dilihat dari rasio gini, NTB berada pada angka 0,365, lebih rendah daripada angka nasional. Ini berarti,semakin kecil kesenjangan, semakin banyak masyarakat NTB yang bisa menikmati hasil,” tegasnya.

Sementara Wakil ketua komite III DPD RI , Pendeta Charles Simarmare saat yang sama mengutarakan maksud kunjungan Rombongannya ke NtB kali ini, yang didasari urgensi kebutuhan akan hukum yang secara komprehensif mengatur permasalahan ketahanan keluarga. Diungkapnya, hingga kini belum ada undang -undang yang secara khusus mengatur tentang ketahanan keluarga.

UU No. 52 tahun 2005 yang ada dinilai belum secara detail mengatur permasalahan ketahanan keluarga. Untuk itu DPD RI berinisiatif menyusun RUU yang diharapkan dapat menjadi pedoman bagi upaya preventif dan represif menangani persoalan sosial yang berangkat dari keluarga.

"Dari Kunjungan ini kami harap dapat memperoleh bahan untuk menyusun rancangan undang-undang inisiatif Dewan Perwakilan Daerah RI, tentang ketahanan keluarga,” ungkapnya. (01)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.