Piye

Tokoh Desa Selebung Tolak Bagikan Raskin

Toko Desa Selebung Tolak Bagikan Raskin
SuaraLombok.com | Lombok Tengah - Sejumlah tokoh Desa Selebung Kacamatan Batukliang akhirnya menyatakan diri menolak membagikan jatah Raskin kepada masyarakatnya. Pasalnya jumlah beras raskin yang diterima masih kurang dan dikhawatirkan terjadi konflik sosial di masyarakat nantinya.

"Kalau kami bagi akan terjadi konflik karena ada pengurangan yang bersumber dari data BPS (Badan Pusat Statistik-Red)," ucap Kades Selebung, Agus Kusumahadi.

Dia bersama sejumlah Kadus desa setempat mendatangi kantor Wabup Loteng dan langsung menyatakan sikap di depan Wabup Loteng, Lalu Pathul Bahri, Kepala BPS Loteng Lalu Supratna dan Kadinsos Loteng Bq. Sri Hastuti Handayani.

Dikatakan Agus, sikap ini karena keputusan pengurangan jatah raskin terlalu berpotensi menimbulkan konflik komunal. Apalagi, menurut pengetahuannya dan semua kadus, BPS tidak pernah benar-benar melakukan verifikasi dan validasi data dengan akurat di tingkat bawah.

"Apalagi katanya data yang digunakan data tahun 2011 dan verifikasi tahun 2015, terus kenapa dikurangi tahun 2017, kami yang jadi bulan-bulanan warga kalau begini," keluhnya.

Lebih jauh Agus mengatakan, penolakan pembagian raskin yang dilakukan tidak berarti masyarakat menolak raskin, tetapi lebih kepada menyerahkan urusan pembagian raskin kepada dinas terkait. Sebab, masyarakat juga ingin tahu lebih dalam terkait masalah pengurangan jatah ini dari dinas bersangkutan.

Sementara itu, Kepala BPS Loteng, Lalu Supratna mengakui jika data yang digunakan adalah data tahun 2011 yang divalidkan pada tahun 2015. "Juknisnya memang seperti itu," jelasnya.

Terkait tudingan BPS tidak benar-benar melakukan verifikasi dan validasi di lapangan, Supratna membantah hal itu. Dia mengatakan BPS sudah bekerja secara profesional dan melakukan pendataan dengan benar.

Sementara terkait desakan agar Dinsos sendiri yang membagikan rastra atau raskin langsung ke masyarakat, Kadinsos Loteng, Bq Sri Hastuti Handayani menanggapi dengan tegas bahwa hal itu tidak mungkin dilakukan. "Tidak mungkin kita bisa lakukan seperti itu, kami kan tidak tahu siapa orang yang punya nama di data itu," kilahnya.

Meski berkilah namun Sri Hastuti berjanji akan segera turun lapangan untuk melakukan sosialisasi dan verifikasi ulang bersama BPS dan Pemkab dalam hal ini Wabup Loteng, Lalu Pathul Bahri. (09)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.