Piye

Tegakkan Perda, Pol PP Sosialisasi Pengendalian Minol

Tegakkan Perda, Pol PP Sosialisasi Pengendalian Minol
SuaraLombok.com | Lombok Barat - Menyambut bulan suci Ramadhan 1438 Hijriyah, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Pemkab Lobar) melakukan sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol (Minol) kepada 40 orang penjual dan produsen dari Desa Mambalan, Mekarsari dan Jeringo Kecamatan Gunung Sari.

Pantauan Media, terlihat Sosialisasi yang dipimpin oleh H. Halawi Mustafa tersebut juga dihadiri oleh Kepala Dinas Perijinan Terpadu H. Efendi, SH, Kepala Dinas Perindag Drs. Agus Gunawan dan jajaran, serta pihak Kepolisian tanpa kehadiran satu pun Kepala Desa dari desa-desa yang diundang.

Asisten I Bidang Apatatur dan Pemerintahan Drs. H. Halawi Mustafa mengingatkan para pelaku usaha untuk menutup usahanya. untuk menyambut Ramadhan, kegiatan ini juga menjawab keresahan warga atas banyak beredarnya Minol Tradisional (Tuak) di warung-warung yang juga di tempat tertentu menyajikan hiburan karaoke dan partner song (PS) yang ada di tengah pemukiman warga. Yang dimana sosialisasinya diselenggarakan (Jum'at, 12/05) di SKB Gunung Sari yang diinisiasi oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP).

“Inisiatif tersebut dilakukan guna menjawab keluhan masyarakat serta upaya mewujudkan Ramadhan yang khidmat di tengah masyarakat. Keluhan dan aduan tersebut segera ditindak lanjuti juga sebagai langkah preventif atas gangguan Kamtibmas yang terjadi di 3 desa tersebut beberapa waktu terakhir.” jelasnya.

Ditempat yang sama, Kepala Dinas Sat Pol Pp, Mahnan, S. STP menyerukan hal serupa dan memberi tenggat waktu kepada para pengusaha hiburan dan warung selama tiga hari untuk menutup usahanya.

"Jika tidak, maka Pol-PP bersama Polres, Polsek, Kodim dan unsur SKPD terkait akan turun menertibkan", ujarnya tegas sambil menjanjikan Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid akan turut serta dalam operasi yang akan digelar.

Mantan Camat dan Kepala Kantor Aset ini mengapresiasi permintaan para pengusaha warung agar sasaran pencegahan dan penindakan tidak hanya menyasar mereka selaku penjual, namun juga kepada produsen dan konsumen. Minuman tuak yang dijual Rp. 8000/ botol didapatkan dari pengepul seharga Rp. 5000.

"Mereka hanya pengedar dari pengepul karena keuntungannya cuma Rp. 3000. Kecil sekali. Tapi kalau rata-rata per orang minum 3-4 botol kali banyak yang datang, wah banyak sekali tuak yang beredar. Belum lagi kali jumlah warung, " paparnya.

Terhadap keluhan para pengusaha itu, Pemkab Lobar melalui Dinas Perindag diberikan tugas pembinaan untuk mengalihkan produksi air nira agar tidak menjadi tuak lagi. Apalagi komitmen Pemkab Lobar yang sering diutarakan Bupati Lobar adalah mengalihkannya menjadi Gula Semut. (01)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.