Piye

Peti Kemas Bergulir, Pemilik Sebut Pelindo III Rampas Hak

Peti Kemas Bergulir, Pemilik Sebut Pelindo III Rampas Hak
SuaraLombok.com | Lombok Barat - Sengketa pembangunan peti kemas yang dilaksanakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui PT. Pelindo III terus bergulir. Pasalnya, kasus ini dinilai menyisakan kepedihan bagi masyarakat sekitar karena PT. Pelindo III mengklaim tanah warga seluas 45 are.

"Tiba-tiba Pelindo menimbun lokasi itu tanpa pernah berkoordinasi dengan kami sebelumnya," ungkap Supyan selaku salah satu warga yang mengaku sebagai pemilik lahan.

Tidak hanya tidak melakukan koordinasi, PT. Pelindo III juga ternyata mengklaim jika tanah seluas 45 are itu sudah dibeli dan dibayar kepada pemilik.

"Kami selaku pemilik tidak pernah merasa menjual tanah kami kepada siapapun, apalagi ke perusahaan termasuk Pelindo (III)," geramnya.

Bahkan, ia siap menunjukkan bukti kepemilikan berupa sporadik dan data lainnya untuk membuktikan jika ia memang sebagai pemilik sah tanah yang ditimbun PT. Pelindo III dan tidak pernah menjual tanah bersangkutan.

"Tanah itu adalah warisan turun temurun dari nenek moyang, bisa dikatakan mustahil kalau saya jual tanpa sepengetahuan keluarga besar," ucapnya pada SuaraLombok.com.

Salah satu tokoh masyarakat setempat yang enggan disebutkan namanya memberikan keterangan jika PT. Pelindo melakukan penimbunan terhadap tanah bersangkutan tanpa sepengetahuan pemerintah dusun setempat. Padahal secara aturan yang ada, kegiatan apapun yang terjadi di lokasi harus diketahui oleh Kekadusan setempat.

"Walaupun seandainya Pemerintah Desa sudah memberikan izin, Kekadusan juga harus tahu, tidak bisa seenaknya melakukan aktivitas di tempat ini tanpa sepengetahuan kami," ujarnya.

Sementara itu, General Manager (GM) PT. Pelindo III Baharudin saat di konfirmasi oleh wartawan SuaraLombok.com via telpon, menegaskan apa yang menjadi keluhan masyarakat tersebut tidak sesuai dengan kenyataan, terbukti tanah yang di klaim tersebut bukan tanah kering melainkan air tergenang.

"Itu bukan tanah lapang, karena lokasi yang di klaim tersebut adalah laut." Tegasnya.

Namun ia juga mempersilahkan, jika yang bersangkutan memiliki atas hak sebagai dasar kepemilikan untuk menempuh jalur hukum, jikalau yang bersangkutan dimenangkan di pengadilan, maka kami tidak akan salah dan kami ada dasar untuk membayar tanah tersebut. Kami seperti ini karena kami tidak ingin berbenturan dengan masyarakat, dengan telah kami mengantongi beberapa ijin maka kami lebih memilih untuk fokus dan akan konsentrasi dengan pekerjaan yang akan di mulai.

"Terbukti sejauh ini tidak ada masalah dengan tanah tersebut, kami telah mengantongi ijin untuk reklamasi di dekat kawasan tersebut dan lokasi yang di klaim." Tandasnya.  (04)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.